Dua Ranperda Dipastikan Tak Terbahas

KEPANJEN – Dari 14 rencana peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun ini, dua di antaranya dipastikan tidak terbahas. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Helijanti Koentari.

”Yang tidak terbahas (ranperda) tentang pelayanan publik di bidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air,” kata Heli–sapaan akrabnya. Sementara dari 12 ranperda yang tersisa, mantan kepala dinas perindustrian dan perdagangan itu menyebut bahwa empat di antaranya kini sedang dalam tahap fasilitasi.

Keempat ranperda tersebut tentang pelayanan kesehatan RSUD Kanjuruhan dan tentang pelayanan kesehatan RSUD Lawang. ”Juga tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata serta ranperda tentang Penanaman Modal,” tambah Heli. Belum terbahasnya dua ranperda tersebut, masih kata dia, disebabkan legislatif juga memprioritaskan tanggungan prolegda yang belum tuntas terbahas di tahun sebelumnya.

”Ada beberapa ranperda tahun 2018 lalu yang disahkan tahun ini, tapi kami tetap berupaya membentuk pansus (panitia khusus) supaya tetap sesuai jadwal,” kata dia. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto turut mewanti-wanti agar organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap seluruh perda yang telah disahkan. Pernyataan itu dia sampaikan dalam sidang paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Senin lalu (9/12).

Penekanan tersebut terutama ditujukan pada bagian hukum serta OPD yang sepanjang periode RPJMD 2016–2021 telah menelurkan perda. ”Jika sudah menelurkan perda, maka segera disalurkan dengan menyusun peraturan bupati supaya bisa segera dieksekusi,” tambah Didik. Ada sejumlah dasar yang membuat permintaan itu diutarakan. Salah satunya karena ketua DPC PDIP Kabupaten Malang itu menilai masih ada beberapa perda yang belum menunjukkan hasil konkret di lapangan.

Jika terbukti tidak efektif dengan berbagai pertimbangan, Didik menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan omnibus law terhadap sejumlah perda. Omnibus law sendiri merupakan peraturan yang dibuat untuk menyasar satu isu besar.

Undang-undang tersebut dimungkinkan dapat mencabut atau mengubah peraturan yang sudah ada sebelumnya supaya lebih sederhana. ”Mengingat kebijakan dari pusat menyatakan bahwa Pak Presiden akan melakukan pengkristalan (perampingan) terhadap sejumlah peraturan, maka sistem kami juga harus merujuk pada nasional,” kata Didik.

Sementara itu, sesuai dengan hasil propemperda, tahun 2020 mendatang bakal ada 12 ranperda yang harus digodok eksekutif dan legislatif. Dari 12 ranperda tersebut, seluruhnya berasal dari usulan pemkab. Tiga di antaranya merupakan ranperda pokok. Yakni, pertanggungjawaban APBD 2019, Perubahan APBD 2020, dan Ranperda APBD 2021. Sisanya merupakan usulan baru dari eksekutif.

Meliputi ranperda tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi wilayah perkotaan Lawang 2020– 2040, RDTR dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Karangploso 2020–2040, ranperda pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dan ranperda tentang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, bakal dibahas juga ranperda tentang perusahaan perseroan daerah BPR Artha Kanjuruhan, perubahan kedua dan kelima atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya