Dua Jam, 300 Truk Tebu Kuasai Kebonagung

PAKISAJI, Kebijakan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen pada petani tebu terus mendapat penolakan. Kemarin (24/8), petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kebonagung melakukan demo besar. 300 truk bermuatan tebu memenuhi badan Jalan Raya Pakisaji. Petani tebu yang datang dari penjuru Malang Raya itu membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan. Aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu membuat arus lalu lintas macet dari dua arah. Karena semua truk berkumpul di bahu jalan dan tidak berkenan masuk ke lapangan penampungan pabrik gula (PG).

Ketua DPD APTRI Kebonagung Dwi Irianto menyampaikan beberapa poin tuntutan para petani. ”Kami merasa dihantui dengan wacana PPn 10 persen yang akan dibebankan pada petani tebu,” ujar dia. Para petani tebu di kabupaten juga berharap ada peningkatan harga eceran tertinggi (HET). Yang saat ini hanya dibatasi Rp 12.500 per kilogram.

APTRI berharap HET bisa dinaikkan pada harga Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Adapun biaya pokok produksi (HPP) tebu saat ini dibanderol Rp 10.600, sementara harga pokok produksi mencapai Rp 11.600. ”Kalau biaya produksinya hanya segitu, dan petani masih dibebani dengan PPn 10 persen mau dapat apa?,” keluhnya.

Ditambahkannya, 3.000 petani tebu yang tergabung dalam APTRI saat ini khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat itu. ”Belum lagi gula impor juga mulai memenuhi pasar lokal, termasuk di Kabupaten Malang,” tambah pria 52 tahun tersebut. Menurutnya, aksi kemarin merupakan pemanasan sebelum dilakukan demo petani tebu besar-besaran. Yang akan dilangsungkan 28 Agustus di Jakarta.

Aksi yang digagas oleh APTRI dari seluruh wilayah Indonesia tersebut juga akan diikuti 200 petani tebu dari Malang Raya. Bukan hanya menghentikan pasokan truk tebu yang akan masuk ke PG, APTRI tidak ragu akan menghentikan panen tebu jika tak kunjung ada solusi terkait dengan harga gula lokal dipasaran. “Bisa jadi tidak tebang dan tidak menanam tebu lagi,”  tegas Dwi.

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna berharap ada solusi yang berpihak pada kesejahteraan petani tebu. Rendra menuturkan bahwa kebijakan PPn 10 persen itu bukan ranah pemerintah daerah, melainkan ranah pemerintah pusat. ”Namun saya berharap Kemenkeu (Kementerian Keuangan) segera memberikan jawaban sehingga para petani ini bisa berkonsentrasi menghasilkan gula terbaik,” ujarnya.

Bila dibiarkan berlarut-laur, Rendra khawatir petani tebu bakal memilih komoditi pertanian lainnya. ”Kalau mereka (petani tebu) berpindah mata pencaharian menjadi buruh pabrik dan tidak lagi menanam tebu maka ketahanan pangan kita yang akan terancam,” pungkasnya.

Pewarta: Farikh Fajarwati & Bayu Mulya
Foto: Rubianto