DPR RI Prihatin Lihat Kota Malang Terancam Lumpuh

MALANG KOTA – Rombongan Panja (panitia kerja) Komisi II DPR RI Bidang Pengawasan untuk membahas “permasalahan, persiapan pengamanan pilkada serentak 2018 turut menyampaikan rasa keprihatinannya atas kasus penahanan para pejabat di DPRD dan Pemkot Kota Malang oleh KPK.
Zainudin Amali, dari fraksi Golkar ini mewakili komis II DPR RI menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Karena jika para pejabatnya ditahan maka pemerintahan bisa lumpuh. “Terkait kejadian ini, pembuatan regulasi terkait UU pilkada bisa dimasukkan menjadi catatan penting di masa depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, perwakilan yang lain yaitu Mohammad Hatta dari fraksi PAN menyampaikan sependapat dengan tindakan yang dilakukan oleh KPK, namun ia menyayangkan terhadap aturannya. “Saya kira harus ada diskresi dari pemerintah pusat untuk mengubah peraturan yang terjadi,” paparnya.

Hal itu ia sampaikan mengingat kekhawatiran yang ia lihat terkait jumlah yang tersisa dalam anggota DPRD Kota Malang yang hanya tinggal 26 dari total anggota DPRD sebanyak 45 orang.

Mohammad Hatta mengungkapkan akan mengajukan usulan untuk solusi lebih lanjut ke komisi II agar ada peraturan khusus untuk di Kota Malang ini.
“Saya kira ini harus ada peraturan yang jelas dari pemerintah. Kami akan usulkan ke komisi II untuk mencarai solusi terbaik,” paparnya lagi.

Pewarta: Arifina
Penyunting: Kholid Amrullah
Fotografer: Arifina