Dorong Profesionalisme TNI, Jangan Ikut Politik Praktis

Begini Pesan Penting Ryamizard untuk Marsekal Hadi Tjahjanto - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA – Tongkat komando Panglima TNI resmi beralih dari Jenderal Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Peralihan itu ditandai dengan pelantikan Hadi di Istana Negara, Jumat (8/12) oleh Presiden Joko Widodo.

Pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto didasakan pada Keputusan Presiden RI No 83 TNI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang baru diteken 8 Desember 2017. Hadi menjadi Panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara. Sebelumnya, ada nama Djoko Suyanto yang menjabat selama setahun.

Penugasan Panglima Militer dari kalangan angkatan udara oleh Presiden, juga mengacu pada tradisi rotasi jabatan angkatan setelah panglima TNI sebelumnya dijabat dari kalangan darat.

Banyak pihak yang mendukung secara penuh atas terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pejabat militer tertinggi. Memang ada banyak kabar sumir dari kalangan pengamat militer dan purnawirawan militer, bahwa kedepan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI akan menghadapi persoalan konsolidasi internal TNI.

Kekhawatiran itu tentu, bukan tanpa alasan dan latar belakang politik-militer sejak Indonesia berdiri. Harus diakui peran dan pengaruh angkatan darat dalam proses politik cukup besar.

Melalui wawancara telepon, Ahmad Rofiq sebagai Sekjen Partai Perindo memberikan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya atas dilantiknya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Militer Indonesia.

“Kita patut bangga dan memberi apresiasi kepada TNI-AU karena salah satu kadernya telah dipercaya untuk memimpin organisasi Militer Indonesia. Partai politik dan gerakan masyarakat sipil harus kembali mendorong proses profesionalisme di dalam tubuh TNI. Agar kedepan TNI dan alutsista pertahanan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju di kawasan Asia,” papar Rofiq, Selasa (12/12).

Rofiq juga kembali menegaskan, bahwa dalam situasi politik terkini masih ada oknum pejabat militer aktif yang turut menunggangi gerakan politik sipil. Aksi pejabat militer tersebut harus dihentikan karena jika militer selalu sibuk dengan agenda politik praktis, maka konsep menjaga NKRI dari ancaman luar pun akan akan luput dari konsentrasi prioritas militer.