Dongkrak PAD, Dewan Minta Seriusi Retribusi Parkir Wisatawan

AMONG TANI – Beberapa anggota dewan dibuat geram oleh jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Batu terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020 di gedung dewan, Rabu malam (6/11).

Karena jawaban eksekutif tidak detail terkait saran dan kritik yang disampaikan fraksi pada Selasa (5/11) lalu.

Bisa jadi, jawaban tak memuaskan dari eksekutif ini karena relatif banyaknya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang absen saat sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, Selasa (5/11).

Sehingga, dimungkinkan semua saran yang disampaikan anggota parlemen tidak tersampaikan ke pucuk pimpinan OPD karena tidak hadir tersebut. ”Jawaban eksekutif hanya normatif saja.

Itu sudah dari dulu, selalu demikian, padahal pandangan fraksi sangat membangun,” kata Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, usai sidang paripurna, Rabu malam (6/11).

Seperti diketahui, setengah dari 29 kepala OPD tidak hadir dalam sidang paripurna pada Selasa (5/11) lalu. Sehingga, kondisi ini membuat anggota dewan geram.

Karena anggota parlemen merasa tidak dihargai dalam forum tersebut. Ada dugaan kuat bahwa tidak hadirnya kepala OPD tersebut dalam sidang karena Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ada giat di Jakarta.

Dia menambahkan, jika berkaca pada tahun sebelumnya, Pemkot Batu bisa dibilang copy paste terkait R-APBD tahun 2020. Sebab, tidak ada bentuk nyata dalam menyiapkan anggaran yang sudah direncanakan.

”Saat sidang tadi (Rabu malam) memang banyak interupsi. Ada empat fraksi yang menyesalkan jawaban eksekutif. Banyak saran dan kritik yang tidak ditanggapi,” imbuh mantan bendahara DPC PDIP Kota Batu ini.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman. Menurut dia, jika hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) setelah ditentukan dan diketahui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dipedomani oleh OPD.

Salah satu buktinya, masih kata dia, terlihat dari ketidaksesuaian nota anggaran sebelum dibahas dengan Banggar dan sesudah diadakan pembahasan.

”Entah itu yang salah dari kepala daerahnya atau OPD terkait, saya tidak tahu persis,” terang politikus PKB ini.

Dia mencontohkan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kota Batu. Berdasarkan plafon anggaran belanja tidak langsung, anggaran dinas tersebut mencapai Rp 6,6 miliar. Sementara, anggaran belanja langsung mencapai Rp 32,6 miliar.

Namun, dia melanjutkan, saat akan dibahas dan diajukan ke dewan angkanya sudah berbeda. ”Ada kesalahan di angka memang.

Dan itu dialami oleh banyak OPD. Akhirnya, kan sampai hari ini dokumen R-APBD masih belum kami terima, karena belum valid,” keluhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Heli Suyanto. Menurut dia, rendahnya pemasukan dari sektor retribusi parkir menjadi catatan sendiri.

Karena tahun 2018 lalu, sektor ini hanya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,6 miliar dari target Rp 11,3 miliar.

Sedangkan, sejak Januari–Mei tahun 2019 ini, retribusi parkir hanya menghasilkan Rp 104 juta. Padahal, ada jutaan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. ”Informasinya ada sekitar 330 titik parkir di Kota Batu.

Misalnya itu dikalikan 6,5 juta wisatawan, dengan nominal parkir yang ditentukan misalnya Rp 2 ribu. Itu hanya roda dua, belum lagi yang ada di tempat wisata,” terang Heli.

Dia menambahkan, pihaknya ingin Pemkot Batu menerapkan sistem E-Budgeting seperti yang diterapkan di DKI Jakarta. Di mana dengan sistem ini publik bisa langsung tahu, mana saja belanja daerah yang tidak perlu dan yang harus diprioritaskan.

”Sudah saatnya (Batu) harus menggunakan sistem E-Budgeting. Supaya masyarakat tahu dan bersama-sama memberikan saran,” saran dia.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengakui ada banyak hal yang masih perlu dibenahi terkait kinerja bawahannya.

Terkait ketidaksesuaian angka dalam R-APBD yang diajukan kepada dewan, usai pembahasan dari OPD kepada TAPD, dirinya menganggap itu kesalahan teknis dari OPD.

”Bukan tidak dipedomani, tapi ketidakvalidan itu bisa dari salah cetak. Hanya kesalahan teknis,” jelas politikus PDIP ini.Terkait retribusi parkir, lanjutnya, pihaknya berencana untuk parkir akan dipihakketigakan.

Sementara peningkatan pajak restoran dan pariwisata di tahun 2020 sudah disiapkan Tapping Box untuk memantau pajak yang masuk ke Pemkot Batu. ”Sudah kami siapkan. Untuk peningkatan PAD, khusunya pajak, itu ada rencana Tapping Box,” pungkasnya.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Imam Nasrodin