DMO Batu Bara Mau Dicabut, Ini Kata Menko Darmin | JawaPos.com

DMO Batu Bara Mau Dicabut, Ini Kata Menko Darmin | JawaPos.com

JawaPos.com – Pemerintah dalam waktu dekat akan mencabut kebijakan DMO (Domestic Market Obligation). Hal itu dilakukan guna meningkatkan kinerja ekspor batu bara dalam negeri.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kebijakan itu dilakukan dalam rangka mendorong produksi dan ekspor batu bara.

Melalui peningkatan tersebut, dia optimis defisit transaksi berjalan dapat menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penambahan devisa.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Dok.Jawa Pos)

“Jadi itu membicarakan mendorong produksi dan ekspor batu bara. Dalam rangka itu mendorongnya ya ada kalau selama ini kan ada DMO ya kan. Nah DMO-nya untuk itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/7) malam.



Sayangnya, Darmin tidak bisa memastikan terkait harga DMO yang dikabarkan juga akan dicabut. “Nah, tapi yang saya tidak tau apa termasuk untuk yang lama itu,” tambahnya.

Terkait dengan adanya sistem pungutan pada kegiatan ekspor batu bara seperti yang diterapkan BPDP sawit, Darmin tidak mengetahuinya. Dirinya meminta untuk tidak dikaitkan dengan pengenaan tarif seperti yang diterapkan pada BPDP sawit.

“Jangan dikaitkan dengan BPDP sawit dong. Jadi, saya nggak bisa bilang itu kek BPDP sawit atau tidak tapi akan ada pungutan itu nya nanti,” jelas dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan DMO yang meliputi kuota DMO 25 persen dan harga batu bara DMO untuk PLTU.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, harga jual batu bara untuk PLTU dalam negeri ditetapkan senilai USD 70 per ton untuk kalori acuan 6.322 kkal/kg GAR atau menggunakan HBA. Apabila HBA berada di bawah nilai tersebut, maka harga yang dipakai berdasarkan HBA.

Melalui upaya tersebut, pemerintah optimis dapat memberi manfaat kepada Current Account Defisit (CAD) Indonesia. Apalagi, rupiah masih terpuruk lantaran CAD belum menunjukkan kinerja yang positif.

(hap/JPC)