Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta, Karir Politik Eddy Rumpoko Tamat

Eddy Rumpoko saat setelah menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis selama 3 tahun.

SIDOARJO – Ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya mendadak gaduh ketika ketua majelis hakim HR Unggul membacakan putusan atas terdakwa Eddy Rumpoko kemarin (27/4). Ratusan pengunjung yang memadati ruang sidang ini saling bergumam tanpa memedulikan putusan vonis yang dibacakan hakim.

”Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama tiga tahun,” kata hakim Unggul saat membacakan putusan majelis.

Dengan vonis tersebut, karir politik ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko–berakhir. Setidaknya untuk tiga tahun ke depan. Majelis hakim juga mengharuskan mantan wali Kota Batu itu membayar denda Rp 200 juta. Jika ER tidak sanggup membayar, maka akan diganti dengan pidana penjara. Dalam putusannya, majelis hakim juga mencabut hak politik ER selama tiga tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang sebelumnya, JPU dari KPK menutut ER dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Tuntutan ini berdasarkan dakwaan Pasal 12 A atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 54 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. JPU juga menuntut hak ER untuk memilih dalam berpolitik dicabut selama lima tahun ke depan.

Kegaduhan berubah menjadi hening dan haru saat hakim mengetuk palu tanda berakhirnya sidang. Para pengunjung berusaha menyalami dan memeluk ER, meski suami Dewanti Rumpoko itu dikawal ketat petugas kepolisian. Dalam kerumunan tersebut, tampak Dewanti memeluk suaminya, sembari matanya berkaca-kaca. Wali Kota Batu itu tak kuasa menahan haru.



Di luar ruang sidang, ER sempat menyambut pendukungnya yang bergembira menyambut putusan majelis hakim. Pria yang pernah menjabat wali Kota Batu dua periode itu meminta pendukungnya selalu mendoakan yang terbaik baginya.

”Saya matur nuwun dan menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Ini bentuk silaturahmi dan hubungan seduluran tidak boleh putus. Mungkin ini jalan yang terbaik dalam hidup saya,” tutur ER di hadapan ratusan pendukungnya yang menghadiri persidangan.

”Allahu akbar, Allahu akbar, insya Allah bebas, bebas…!” teriak para pendukungnya menyambut salam dari ER.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, ER tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan primair JPU dari KPK. Menurut majelis hakim, terdakwa ER tidak bisa dianggap menerima suap Rp 200 juta dari pengusaha Filipus Djap. Sebab, saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di rumah dinasnya pada 16 September 2017, ER sedang mandi dan belum menerima uang dari Filip.

Dengan demikian, uang tersebut tidak bisa dianggap sebagai uang ER dari pemberian Filip. Tapi, masih berstatus sebagai uang Filip.

Meski begitu, majelis hakim menyatakan, ER terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan subsider. ER terbukti telah meminta Filip membelikan mobil Toyota Alphard seri terbaru seharga Rp 1,3 miliar. Sebagai imbalannya, ER memerintahkan Kepala Bagian ULP Pemkot Batu Edi Setiawan memenangkan perusahaan Filipus dalam lelang mebeler Pemkot Batu.

Sementara itu, kuasa hukum ER, Agus Dwi Warsono, menyatakan, meski kliennya diputus lebih ringan dari tuntutan JPU dari KPK, tapi dia tidak sepakat dengan majelis hakim yang menyatakan ER terbukti sesuai dakwaan subsider.

”Kalau dilihat dari sisi yang dibacakan, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis yang menyatakan terbukti dakwaan subsider. Bisa saja nanti tidak terbukti subsidernya,” katanya.

Ditanya apakah mengajukan banding? Agus belum memutuskan. ”Kami masih pikir-pikir apakah banding atau tidak,” tuturnya.

Di sisi lain, Jaksa KPK Ronald Warotikan menyatakan, kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan banding. Meski begitu, JPU masih akan mempelajari salinan putusan selama tujuh hari sebelum memutuskan untuk banding.

”Kami menghormati majelis. Kami juga akan mempelajari dan mengambil langkah ke depan. Kami melihat fakta yang sebenarnya pasal 12 a masuk,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sidang terpisah, terdakwa Edi Setiawan divonis dua tahun enam bulan penjara. Edi juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta. Apabila tidak sanggup membayar akan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.

Vonis ini juga jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK. Pada sidang sebelumnya, JPU KPK menuntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Menanggapi vonis hakim tersebut, Edi Setiawan menyatakan menerimanya.

Pewarta: Lugas
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Galih Cokro/Jawa Pos