Distribusi Logistik Pemilu Terancam Molor

KEPANJEN – Jadwal pendistribusian logistik Pemilu 2019 yang telah disusun KPU Kabupaten Malang terancam molor. Penyebabnya yakni belum lengkapnya surat suara yang mereka terima. ”Dari lima jenis surat suara, salah satu di antaranya belum terkirim kepada kami. Surat suara itu untuk pilpresnya,” terang Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko.

Beberapa surat suara untuk Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Malang juga masih belum lengkap. Khususnya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VII.Meski masih ada kendala, Santoko optimistis jadwal pendistribusian logistik yang sudah disusun bakal terlaksana dengan baik.

Sesuai ancang-ancang awal, pendistribusian surat suara ke setiap kecamatan mulai dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Februari. ”Sementara pendistribusian formulir dan kotak suara akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret,” jelas dia. Sedangkan untuk pendistribusian surat suara ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan dilakukan pada minggu kedua bulan April.

Jadwal tersebut dipaparkan anggota KPU Kabupaten Malang kemarin (27/2) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang. Saat KPU menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait. Hasil dari rapat tersebut juga mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Malang yang hingga kemarin tercatat di angka 1.996.857 warga. Dengan jumlah itu, KPU mengaku butuh lebih dari 2 juta surat suara. Tujuannya untuk cadangan bila sewaktu-waktu ada surat suara yang rusak.

Jika ditotal untuk pilpres, pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, Santoko menyebut bila Kabupaten Malang membutuhkan lebih dari 10 juta lembar surat suara. ”Untuk surat suara presiden dan wakil presiden memang belum terkirim dari KPU RI.

Tapi, bukan hanya terjadi di Kabupaten Malang, di daerah lain bahkan ada surat suara lainnya yang baru dijadwalkan datang Maret 2019,” papar Santoko. Di kesempatan kemarin (27/2), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang juga turut menyampaikan update persiapan gelaran pemilu.

Mereka memaparkan, hingga kemarin (27/2) belum satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan saksinya. ”Pendaftarannya sudah kami buka sejak 21 Februari,” terang Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva. Saksi tersebut nantinya akan ditempatkan di seluruh TPS di Kabupaten Malang. Jumlahnya mencapai 8.409 titik. Dengan jumlah 15 parpol peserta pemilu, bakal ada 126.135 saksi yang bertugas.

Jika sampai 4 Maret pihak parpol tak menyerahkan nama-nama yang mereka ajukan sebagai saksi, George memastikan bila hak itu bakal hilang. ”Kami sudah bersurat agar parpol segera menindaklanjuti karena para saksi ini nantinya juga harus mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terlebih dahulu dengan kami (Bawaslu) sebelum bertugas,” jelas George. Jika tidak ada saksi dari parpol, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi agar tugas pokok dan fungsi diambil alih oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya
Fotografer          : Farik Fajarwati