Diskusi Terkait Full Day School dengan Ketua PB NU Bidang Hukum Robikin Emhas (1)

Sekolah Umum Mudah Disusupi Paham Islam Radikal

Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menolak keras rencana Full Day School (FDS) yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI). Apa alasan penolakan itu sesungguhnya? Berikut hasil diskusi Ketua PB NU Bidang Hukum Robikin Emhas dengan awak redaksi Jawa Pos Radar Malang di Jalan Kawi 11-B, Kota Malang, Rabu malam (5/7).

Jumat malam (30/6), Mendikbud RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP berdiskusi mengenai FDS dengan awak redaksi Radar Malang. Menurut Muhadjir, dengan belajar 8 jam, akan menguatkan madrasah diniyah (madin). Karena itu, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tidak perlu khawatir.

Namun, PB NU punya pandangan lain yang menjadi dasar penolakan kebijakan tersebut. Saat berdiskusi di Jawa Pos Radar Malang, Robikin Emhas menyatakan, berdasarkan hasil survei dari empat lembaga yang kompeten, ada temuan yang cukup mengejutkan dari model pendidikan di sekolah umum. Sekolah umum di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengajarkan paham Islam radikal.

Robikin melanjutkan, survei itu fokus mengupas pemahaman agama dari para siswa di sekolah umum. ”Ternyata, hasilnya sangat mencengangkan. Sekitar 6,3 persen hingga 7 persen siswa di sekolah umum setuju dengan negara khilafah (negara Islam),” kata Robikin.

Hal itulah yang membuat PB NU makin keras menolak penambahan jam belajar di sekolah umum. Pihaknya menyatakan, jika ada penambahan jam belajar hingga 8 jam dalam 5 hari, potensi menyebarnya pemahaman Islam radikal dan negara khilafah akan terus bertambah.



Selain itu, dengan berada di sekolah sampai sore, maka kesempatan anak-anak untuk belajar di madin juga bisa hilang. ”Kami tidak ingin negara menambah tumbuhnya paham tersebut karena bisa memecah belah persatuan” kata Robikin.

Kenapa pemahan radikal itu mudah masuk di sekolah umum? Menurut dia, itu karena anak-anak yang hanya belajar di sekolah umum tidak mendapatkan materi yang komprehensif tentang Islam. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan madin atau pesantren yang selama ini mengajarkan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamain. Salah satu buktinya, madin dan pesantren telah banyak melahirkan sosok umat Islam yang toleran, bukan sosok yang merasa benar sendiri dan mudah menyalahkan orang lain.

”Maka dari itu, kami menolak kalau jam pelajaran di sekolah umum justru ditambah. Karena dikhawatirkan akan makin terbuka peluang untuk mengajarkan paham Islam radikal,” ujarnya.

Alasan inilah yang membuat PB NU sangat keras bersuara ketika Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 disahkan oleh Mendikbud.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Kholid Amrullah
Copy Editor: Indah Setyowati
Foto: Darmono