Diskominfo Ajak Masyarakat Tertib Gunakan Frekuensi

KABUPATEN – Penggunaan spektrum frekuensi ilegal di Kabupaten Malang masih marak. Hal itu terungkap dalam forum Sosialisasi Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Televisi di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kemarin (13/8).

Acara yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang tersebut diikuti sekitar 200 orang. Mereka di antaranya dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dishub, satpol PP, dinas lingkungan hidup (DLH), PMI, TV, organisasi RAPI, organisasi ORARI, para kasi trantib kecamatan, radio komunitas, hingga TV lokal.

Sosialisasi tersebut mendatangkan dua narasumber. Yakni, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim A. Afif Amrullah MEI dan Kasi Sarana dan Pelayanan Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Surabaya Henry Pribadi ST.

”Secara diam-diam, di tingkat lokal, banyak dari anggota kami yang menggunakan frekuensi di bawah 200. Ini kami akui sebagai pelanggaran, di lain hal, kami adalah organisasi resmi,” ungkap Agung Pujianto, salah satu pengurus Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPI).

Dia mencontohkan, input yang terjadi di Tumpang dan beberapa daerah lain di Kabupaten Malang. Karena itu, dia berharap, pengaturan frekuensi dan penggunaannya lebih merata.



Menyikapi hal itu, Henry Pribadi menjelaskan bahwa ada tiga acuan dalam tata kelola frekuensi. Yakni, efektif, efisiensi, serta bebas intervensi. Dia juga mengakui bahwa penggunaan frekuensi ilegal masih banyak.

Hanya, karena saking banyaknya, secara kelembagaan belum sanggup mengidentifikasi. ”Prosedur pengawasan yang kami lakukan juga ada tingkatannya. Dari observasi dulu, monitoring, baru penertiban. Jadi tidak serta merta menindak begitu ada laporan masuk,” jelasnya.

Penertiban tersebut, Henry melanjutkan, juga diatur dalam peraturan menteri. Termasuk personel yang berada di dalamnya.

Karena itu, dia meminta masyarakat turut kooperatif jika menjumpai pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi. ”Di Kabupaten Malang sendiri, saat ini ada 23 kanal radio dan 19 kanal televisi. Ini yang resmi,” tandas dia.

Sekda Pemkab Malang Didik Budi Muljono dalam kesempatan tersebut juga mengajak pengguna frekuensi di Kabupaten Malang untuk tertib. ”Mari semua kalangan masyarakat pengguna radio dan televisi menaati peraturan sebelum masalah yang terkait dengan itu muncul.

Gangguan penerbangan salah satunya,” imbaunya. ”Karena masih banyak, terutama dari radio komunitas yang belum berizin,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Ferry Hari Agung berharap, sosialisasi ini bisa memberikan pencerahan. Terutama dalam penggunaan spektrum frekuensi.

”Kominfo sendiri merupakan dinas baru yang dibentuk 2017. Sebelumnya menjadi satu dengan dishub. Jadi, mari bersama-sama menaati aturan yang ada,” tegas Ferry.

Pewarta : nr7
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting Nenny Fitrin