Disdik dan Dinkes Kabupaten Malang Disorot Dewan. Ada Apa?

KEPANJEN – Dinas pendidikan (disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mendapat catatan kurang memuas kan dari anggota dewan. Dalam agenda sidang paripurna kemarin (18/4) dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertang gung jawaban (LKPj) Pemkab Malang 2017 lalu, beberapa poin catatan itu disampaikan.

”Tahun lalu tercatat masih ada keku rangan ketersediaan jumlah guru PNS di jenjang SD negeri dan guru tidak tetap (GTT), perlu dilakukan rekrutmen untuk memenuhi kebu tuhan tersebut,” terang juru bicara DPRD Kabupaten Malang Kuncoro.

Anggota dewan juga mewanti-wanti agar disdik tetap waspada dengan potensi pungutan liar di sekolah-sekolah.

Khusus untuk Dinkes Kabupaten Malang, anggota dewan banyak menyoroti terkait minimnya serapan dana. Dari anggaran Rp 423 miliar yang dialokasikan tahun lalu, dinkes diketahui hanya memanfaatkan anggaran sebesar Rp 365 miliar.

”Realisa sinya belum bisa 100 persen karena baru mencapai 86,28 persen. Kami berharap agar dinas tersebut berkoor dinasi kembali dengan tim anggaran peme rintah daerah (TAPD) untuk penetapan alokasi anggaran di tahun selanjutnya,” tambah Kuncoro.

Usai sidang, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku bakal segera menindak lanjuti rekomendasi dari anggota dewan tersebut.

”Bukan hanya terbatas kepada satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD), tapi semua OPD. Sebab, hal ini kaitan nya dengan evaluasi kinerja Pemkab Malang di waktu yang akan datang,” terang Rendra.

Ketua DPW Nasdem Jawa Timur itu juga menilai ada beberapa rekomendasi yang kurang akurat.

”Misalnya di bidang pendidikan, saya kira perlu ada koreksi supaya informasi yang didapat bisa lebih akurat,” tambahnya. Tindak lanjut terhadap rekomendasi itu bakal dibahas dalam forum internal Pemkab Malang.

Pewarta : Farik Fajarwati
Penyunting : Bayu Mulya
Copy editor : Dwi Lindawati