Disdik Awasi Aset Sekolah

MALANG KOTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tak ingin aset sekolah tidak jelas jeluntrungnya. Untuk itu, disdik meminta SD dan SMP di Kota Malang untuk melakukan pendataan inventaris melalui sistem online.

Sebelumnya, pendataan membutuhkan waktu lama karena aplikasinya belum sempurna. Sedangkan saat ini disdik memastikan kalau aplikasi tersebut sudah bisa digunakan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM menyatakan, pendataan ini meliputi inventaris sekolah, seperti meja sekolah, kursi, komputer, alat-alat laboratorium, dan aset lainnya.

Menurut Zubaidah, jika sebelumnya dilakukan manual dan didata ulang melalui komputer, kini sekolah bisa  memasukkan data sekolah melalui aplikasi online. ”Sekolah dipermudah untuk melaporkan barang dan asetnya, bukan seperti sebelumnya, untuk laporan saja harus manual,” ucap Zubaidah, kemarin.

Pendataan online ini dilakukan melalui aplikasi Simbada. Sistem ini adalah sistem untuk melakukan manajemen aset barang daerah, baik bersifat modal atau barang habis pakai. Di dalamnya, sekolah wajib membuat perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang, penerimaan barang, inventarisasi barang daerah dalam bentuk aset tetap, habis pakai, tak berwujud, aset lain-lain, dan non-aset.

Hanya saja, untuk tahun ini, ada pembaruan versi Simbada, dari versi 5.2 menuju versi 7.0. Bedanya, dulu jika ingin menghapus item yang tidak sengaja diklik, terpaksa menghapus semua item dan mengulang lagi. Kali ini, cara penghapusan dan cara editing aset dan barang lebih mudah. Item yang ingin dihapus bisa dipilih oleh sekolah. Makanya, waktunya pun bisa cepat dan tak ada alasan sekolah menunda pelaporan.

Zubaidah melanjutkan, perilaku tertib administrasi online ini akan memudahkan pekerjaan masing-masing sekolah dan disdik. ”Kalau tidak dicatat, maka bagaimana uang bosda itu mengalir?  Semisal beli komputer, bentuknya bagaimana, jumlah itu harus terlapor,” ujar mantan kadinsos ini.

Pencatatan ini, Zubaidah menyatakan, wajib tertransparansi kepada masyarakat atau khalayak umum. Dengan cara begitu, administrasi akan dilakukan dengan baik. Meski yang diundang adalah para petugas utusan sekolah dan stakeholder terkait, pejabat tertinggi di disdik ini mengimbau kepada para komite sekolah untuk tetap mencatat pengeluaran anggaran.

”Tidak mungkin setiap tahun tidak ada barangnya dan setiap pembelian harus ada catatannya,” tegasnya. Sayangnya, dia enggan menyebutkan barang milik daerah ini jika ditotal ada seberapa besar. Meski begitu, secara khusus, Zubaidah menyatakan, pencatatan jangan hanya berfokus pada fasilitas sekolah.

Utamanya fasilitas lahan juga harus diperhatikan. Seperti fasilitas tanah yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). ”Ada tanah yang dipakai oleh PKL itu yang harus diawasi, jangan sampai dipakai, manfaatkan dengan baik milik pemerintah itu,” pungkasnya. 

Pewarta: Sandra Desi
Copy Editor: Amalia
Penyunting: Irham Thoriq