Dirugikan Pemasangan Bando, Warga Gugat Pemkot Rp 1 M

KOTA MALANG – Pemasangan bando di Jalan Letjen S Parman menuai masalah hukum. Sebab, fondasi bando yang melintang di jalan raya itu persis berada di halaman rumah toko (ruko) milik Sri Redjeki, 67, warga Jalan Wiromargo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pemilik ruko tidak terima dan menggugat perdata di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam surat gugatan bernomor 140/Pdt.9/2016/PN Mlg, Sri meminta ganti rugi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan pemilik bando dari CV Multi Artistika Elcitra senilai Rp 1 miliar.

Sri menjelaskan, pada 2011 lalu, dirinya membeli dua ruko sekaligus yang masing-masing seluas 34×8,5 meter. Harganya Rp 3 miliar. Sebelum dia membelinya, di depan ruko itu sudah ada bando tersebut. Namun, dia tetap mau membeli ruko karena informasinya izin bandonya habis pada 2013 dan langsung dibongkar.

Tapi ternyata, hingga 2016 lalu, bando tersebut masih kokoh berdiri. Inilah yang membuatnya merasa dirugikan. Karena akibat adanya bando di depan rukonya, harga sewa ruko miliknya menjadi turun. Ada sejumlah calon penyewa rukonya yang mengurungkan niat menyewa dengan alasan ada bando tersebut. ”Padahal, waktu itu (untuk membeli ruko) saya pinjam uang dari bank,” keluh Sri saat ditemui di rukonya, kemarin (30/3).

Pengusaha kacang Shanghai ini menambahkan, kekecewaan dirinya ketika masa izin bandonya habis pada 2013, tapi tidak ada pembongkaran. ”Seharusnya kalau mau tetap berdiri di sana kan izin sama saya selaku pemilik tanah,” lanjut dia.

Karena itu, dia kemudian mengajukan protes kepada pihak Pemkot Malang. Namun, oleh pemkot diarahkan ke pemilik bando yang beralamat di Jalan Lesti, Wonokromo, Surabaya. ”Sempat dibuat lempar-lemparan,” terangnya.



Selama ada bando tersebut, harga sewa ruko miliknya anjlok. Bahkan, sempat tidak ada yang menyewa karena dianggap terlalu mahal. ”Alasan calon penyewa karena ada tiang di sana,” tuturnya.

Karena segera membutuhkan uang, Sri mengaku terpaksa menyewakan ruko itu dengan harga murah: Rp 150 juta per tahun. ”Kalau seandainya tidak ada tiang itu, harganya sudah sampai Rp 250 juta,” lanjutnya.

Sejak membeli ruko itu, dirinya menghitung ada kerugian sekitar Rp 1 miliar karena dampak adanya bando tersebut. Karena itu, dia juga menuntut ganti rugi ke Pemkot Malang selaku pemegang regulasi bando dan pengusaha bando senilai Rp 1 miliar. ”Ya biar ditanggung sama mereka (pemkot dan pemilik bando),” kata perempuan asli Kota Malang ini.

Sementara di saat proses hukum sedang berjalan, sekitar tiga minggu lalu, bando tersebut telah dibongkar oleh pemiliknya sendiri. ”Kan aneh kalau mereka merasa memiliki izin seharusnya dibongkar pada 2018 mendatang. Karena izinnya setiap lima tahun sekali,” tambah Satya Widarma, kuasa hukum Sri Redjeki.

Dia menambahkan, perkara ini masih awal memasuki sidang. Belum ada keputusan dari pengadilan. ”Sejak mediasi, baru sidang sekitar lima kali,” imbuhnya.

Pewarta: Bahrul Marzuki
Penyunting: Abdul Muntholib
Foto: Radar Malang