Dirjen Imigrasi Ronny Sompie Bantah Halangi Proses Penyidikan KPK

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie membantah, pihaknya menghalang-halangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sekaligus menepis dilaporkannya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait dugaan menghalangi proses penyidikan KPK.

Ditjen Imigrasi menyatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk merekayasa data dan informasi mengenai keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.

”Dirjen imigrasi Kemenkumham tidak bersikap resisten, kami justru terbuka pada media pada siapapun yang ingin memberikan koreksi, tapi kami juga tidak melakukan kebohongan, tidak merekayasa data ya,” kata Ronny di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Kendati demikian, Ronny mengakui bahwa pihaknya sempat membuat kekeliruan terkait informasi Harun. Namun, hal itu karena adanya ganggung sistem deteksi bandara atau delay system.

Mantan Kadiv Humas Divisi Humas Polri ini mengklaim, sejak awal sudah membantu kinerja KPK, khususnya terkait mencari informasi keberadaan Harun. Dia pun menegaskan, akan membantu KPK mencari Harun yang kini berada di Tanah Air.

“Bukan mempersoalkan tentang bagaimana informasi ini diberikan kemudian dianggap menutupi, mempersulit,” tukas Ronny.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamomangan Laoly ke Direktorat Pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga, Yasonna telah merintangi proses penyidikan atau obstuction of justice terkait dugaan merintangi proses hukum kasus suap pengurusan PAW Caleg DPI Perjuangan yang menjerat Harun Masiku.

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam pasal 21 UU Tipikor dalam konteks kasus suap PAW anggota DPR RI dalam hal ini tersangka Harun Masiku,” kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Kurnia menduga, terdapat kejanggalan terkait informasi yang diberikan Yasonna mengenai Harun Masiku. Hal ini mengenai keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan KPK.

“Kami melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasonna dia mengatakan bahwa Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali, tapi ternyata ada data terkait dengan itu Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham,” sesal peneliti ICW ini.

Dalam laporannya ke KPK, Koalisi membawa bukti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Yasonna
berupa rekaman CCTV mengenai datangnya Harun Masiku ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

“Kami bawa CCTV yang sudah beredar di masyarakat, kedatangan Harun di Soetta 7 Januari 2020 itu kan sebenarnya perdebatannya. Ga masuk akal alasan Kemenkumham,” tukas Kurnia.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan