Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan Belum Pernah Terima Insentif

JawaPos.com – Anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sejak periode 2014 sampai dengan saat ini belum pernah menerima insentif dari kinerja selama bertugas. Dalam Rapat Kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan dan DJSN, salah satu anggota komisi IX DPR RI mengungkapkan, BPJS Kesehatan harus melakukan efisiensi operasional salah satunya menyoroti jumlah gaji dan insentif Direksi dan Dewan pengawas BPJS Kesehatan.

“Saya klarifikasi terkait kalkulasi salah satu anggota Komisi IX DPR RI hari ini tentang insentif yang diterima Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan, dalam kenyataannya sampai saat ini belum pernah ada pemberian insentif untuk Direksi maupun Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, Senin (20/01).

Iqbal menjelaskan, penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu regulasi yaitu UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden No 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS.

“Namun sampai dengan saat ini belum diatur tata cara pemberian insentif tersebut,” tambah Iqbal.

Sedangkan untuk gaji Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan mengikuti norma kewajaran yang berlaku dan sesuai tata kelola yang baik, dan pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pihak internal maupun eksternal oleh lembaga pengawasan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (20/1), Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris juga mengungkapkan bahwa operasional pengelolaan BPJS dikontrol sangat ketat dan diawasi oleh 7 lembaga di luar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Disebutkan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan audit, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengaudit berdasarkan penugasan khusus dan setiap tahun Otoritas Jasa Keuangan masuk melakukan audit.

Bukan itu saja, kata Dirut, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masuk melakukan riset terkait pengelolaan BPJS. Sementara Kantor Akuntan Publik juga masuk untuk melakukan audit. “Dewan Pengawas juga melakukan monitoring dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional-red) juga melakukan pengawasan,” ungkap Fachmi.

Dengan berbagai pengawasan yang dilakukan pihak luar maupun internal, Fahmi mengatakan bahwa BPJS Kesehatan diawasi banyak pihak. “Jadi kalau dikatakan lembaga ini sakti tidak ada yang bisa menyentuh, dengan fakta-fakta itu, menurut kami tidak benar adanya,” tegas Fachmi.

Apalagi, katanya, struktur Dewan Pengawas dan DJSN merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga yang ada di situ. “Jadi instrumen pengawasan terhadap BPJS ini sangat ketat,” pungkas Fachmi.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM