Dinsos Tuntaskan Polemik Penahanan KTP

GONDANGLEGI – Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendampingi pelayanan dasar di bidang kesehatan. Seperti yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang kemarin (22/8).

Kepala Dinsos Kabupaten Malang Nurhasyim diketahui telah menyerahkan bantuan kepada Bagas, warga Dusun Karangasem, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi.

”Pak Bagas ini istrinya melahirkan, tapi belum punya BPJS, jadi kami selaku pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan,” kata Nurhasyim kemarin. Dia menuturkan bila sempat terjadi kesalahpahaman antara Bagas dengan pihak rumah sakit terkait dengan penahanan KTP.

Namun setelah diklarifikasi, Nurhasyim menuturkan bahwa peminjaman KTP kepada warga Gondanglegi tersebut diperlukan untuk persyaratan kelengkapan dokumen administrasi.

”Jadi tidak ada penahanan, sekarang sudah diselesaikan, baik pembayaran maupun administrasinya,” sambungnya. Terpisah, Bagas ketika dihubungi koran ini menuturkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas respons cepat yang dilakukan dinas sosial.



”Karena kalut, lalu saya bertanya pada teman dan disarankan untuk mengurus bantuan kepada pemerintah, dan langsung direspons. Terima kasih banyak,” kata dia.

Pria berusia 45 tahun itu mengalami kesulitan untuk membayar biaya kelahiran putra keduanya di Rumah Sakit Islam Aisyiyah, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bagas dan istrinya, Sulistyawati, diketahui belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Jadi, biaya rumah sakit harus ditanggung secara mandiri olehnya.

Seperti diberitakan bahwa anggaran yang cukup besar telah dialokasikan pemkab lewat APBD guna menambah jangkauan program jaminan kesehatan bagi warga miskin.

Alokasi sebesar Rp 60 miliar bakal digerojok guna memberikan jaminan sosial pada 160 ribu warga miskin yang ada di Kabupaten Malang melalui program subsidi BPJS Kesehatan.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya