Dinkes Minta Tambah Dana Rp 1,5 M, Kenapa Ya?

MALANG KOTA - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang dr Asih Tri Rachmi Nuswantari menyatakan, selama ini anggaran kesehatan tidak hanya terpusat di dinkes saja, tetapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan. Misalnya, untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang dijatah Rp 27,2 miliar. Ada pula program-program kesehatan lain, misalnya keluarga berencana, sosialisasi kesehatan masyarakat, dan lain-lain di berbagai OPD.

MALANG KOTA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang dr Asih Tri Rachmi Nuswantari menyatakan, selama ini anggaran kesehatan tidak hanya terpusat di dinkes saja, tetapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan.

Misalnya, untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang dijatah Rp 27,2 miliar. Ada pula program-program kesehatan lain, misalnya keluarga berencana, sosialisasi kesehatan masyarakat, dan lain-lain di berbagai OPD.

”Jika seluruhnya dijumlah, anggaran kesehatan dari Pemkot Malang mencapai 10 persen,” kata mantan staf ahli wali Kota Malang itu.

Menurut Asih, adanya keluhan masyarakat terkait rendahnya pelayanan BPJS tidak berhubungan langsung dengan anggaran dinkes. ”Yang terjadi, aturan BPJS dari pusat sering berubah dan tidak tersampaikan ke masyarakat,” kata Asih.

”Hal ini mengakibatkan ekspektasi masyarakat akan layanan yang didapat terlalu tinggi, sehingga akan terjadi gap kepuasan terhadap pelayanan yang diterima,” tambah ibu tiga anak itu.

Selain itu, lanjut Asih, anggaran yang dikucurkan langsung untuk masyarakat juga terus meningkat. Tahun ini, anggaran premi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dijatah Rp 7,7 miliar atau meningkat Rp 200 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7,5 miliar.

Sementara anggaran bantuan pemilik surat pernyataan miskin (SPM) dijatah Rp 9,6 miliar atau meningkat Rp 2,6 miliar.

”Di perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti, kami mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu,” pungkasnya. (lil/c1/dan)