Dilarang Pajang Foto Presiden Saat Kampanye

Dilarang Pajang Foto Presiden Saat Kampanye

Hal tersebut, diungkapkan Komisioner KPU Sumut Yulhasni saat menggelar Rapat Koordinasi Kampanye Pilkada Serentak di Sumut, Rabu (24/1). Yulhasni mengatakan, hal itu disampaikan karena, pihaknya ingin memastikan KPU Daerah memahami aturan kampanye.

“Ada ketentuan KPU. Misalnya gak boleh mencantumkan foto Presiden, dan Wakil Presiden. Tidak boleh menyinggung SARA, setiap paslon harus memuat visi dan misi. Yang penting, untuk desain harus berkoordinasi dengan KPU,”kata Yulhasni di Hotel Garuda Plaza Medan, Rabu (24/1).

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga
(Prayugo Utomo/RADAR MALANG ONLINE)

“Belajar dari Pilkada Bupati Sergai yang lalu. Ada paslon yang membuat tanda coblos, sedangkan yang lain tidak. Kalau satu dicoblos yang lain juga harus membuat tanda itu juga semuanya. Jadi harus sama,” imbuh Yulhasni.

Untuk urusan desain kata Yulhasni, harus disetujui KPU. Sehingga, sejak ditetapkannya paslon pada 12 Februari mendatang, bahan kampanye sudah tersedia. Karena KPU di daerah juga membutuhkan waktu untuk menyediakan barang.

Sementara itu, Komisioner KPU Benget Silitonga menjelaskan, tahapan kampanye akan dimulai dari 15 Februari sampai 23 Juni 2018. KPU juga akan menyosialisasikan larangan pemasangan APK dan Bahan Kampanye. Diantaranya adalah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

KPU juga menentukan ukuran yang diberlakukan untuk APK dan Bahan Kampanye. Untuk kuantitas, KPU juga akan berkoordinasi dengan tim para Paslon.

“Ukuran kan harus sama dengan yang dibbuat KPU. Jumlahnya bahan Kampanye, maksimalnya 100 persen dari jumlah KK. Tapi nanti akan kami dikoordinasikan lagi dengan tim para paslon. Berapa yang kami sepakati.” pungkasnya.

Rapat Koordinasi Kampanye Pilkada Serentak diikuti KPUD dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Setelah rapat koordinasi, KPU akan berkoordinasi dengan para dasainer APK dan Bahan Kampanye dari masing-masing paslon.


(pra/JPC)