Dicek Lagi, Pembangunan Hotel Ubud Tak Berlanjut

KOTA BATU – Langkah tegas dilakukan jajaran Satpol PP Kota Batu kemarin (14/1). Mendengar informasi masih adanya aktivitas pembangunan Hotel Ubud di kawasan Oro-Oro Ombo, pengecekan pun langsung dilakukan mereka. Hasilnya, pembangunan hotel berlantai 7 itu pun akhirnya distop. ”Tadi (kemarin) kami sudah lakukan peninjauan dan memang benar tidak ada aktivitas lagi,” terang Sekretaris Satpol PP Kota Batu M Nur Adhim. Dari hasil pantauan koran ini, aktivitas pembangunan di sana memang sudah tidak terlihat.

Pintu masuk untuk kendaraan berat sudah ditutup. Peralatan yang kerap digunakan pekerja juga tidak difungsikan. Pun begitu dengan aktivitas di tiap lantai hotel yang terlihat sudah lengang. Kondisi berbeda tersaji Sabtu pekan lalu (12/1). Pantauan koran ini saat itu masih mendapati adanya aktivitas pembangunan. Kondisi tersebut tentu melanggar keputusan Kamis pekan lalu (10/1). Saat Satpol PP mengirimkan surat peringatan pertama pada pengembang Hotel Ubud.

Langkah tegas itu dilakukan setelah beberapa warga mengeluhkan proses pembangunan yang berlangsung hingga malam hari. Keluhan itu sempat disampaikan pada anggota DPRD Kota Batu. Inspeksi mendadak (sidak) sempat dilakukan anggota dewan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu pekan lalu (9/1). Hasilnya, diketahui bila pengembang hotel belum mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB). Sesuai prosedur, pembangunan hotel harus dihentikan sementara.

Berkaca dari polemik pembangunan hotel tersebut, Adhim menilai bila Kota Batu memerlukan tim satuan tugas (satgas) khusus yang fokus mengurusi ketertiban perizinan.”Beberapa kota lain sudah ada tim-tim seperti itu. Nah di sini (Kota Batu, Red) semestinya juga harus ada. Apalagi perkembangan (wilayah)-nya sangat pesat,” terang dia.

Bila tim bisa bergerak sesuai tujuan, dia yakin sektor perizinan bisa lebih ditertibkan. ”Bukan hanya (Hotel) Ubud saja. Di depan balai kota itu juga ada bangunan yang masih tidak punya izin. Dan sudah kami stop pembangunannya beberapa waktu yang lalu,” sambungnya. Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu Bambang Kuncoro menyebut bila tim satgas tersebut sebenarnya sudah dibentuk.



Saat ini, proses pengesahannya masih menunggu surat keputusan (SK) dari wali Kota Batu. Dia memastikan bila tim tersebut sudah bergerak sejak beberapa waktu lalu. Salah satunya disajikan dengan mengecek bangunan yang dirasa bermasalah dengan perizinannya. ”Penetapannya kapan kami kurang tahu. Intinya masih menunggu SK wali kota,” tambah Bambang.

Di sisi lain dia juga mengakui bila pembentukan tim tersebut cukup mendukung pihaknya. ”Koordinasi dengan beberapa pihak untuk menentukan keputusan juga akan lebih cepat (dengan adanya tim itu),” imbuhnya. Tim tersebut menurut dia punya anggota dari lintas OPD. Selain dari DPMPTSP, ada juga dari dinas perhubungan (dishub), dinas lingkungan hidup (DLH), dan Satpol PP.

Pewarta              : Badar
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         :  Bayu Mulya