Di Sisa Pengabdiannya, DPD Terus Perjuangkan Aspirasi Daerah

JawaPos.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 berkomitmen mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah hingga masa bakti berakhir pada 30 September 2019. Penegasan itu diungkapkan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) saat rapat paripurna DPD di gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Senator asal Maluku itu menyatakan, DPD akan terus produktif dalam menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian.

“Selain itu, kami akan terus mengawal RUU tentang DPD RI yang saat ini sedang bergulir. Mengingat, RUU ini sangat menentukan peran dan fungsi, mekanime kerja DPD RI ke depan serta fungsi penyeimbang (check and balance ) DPD RI terhadap DPR RI,”  kata Nono.

Sementara itu, masih dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komite I Fahira Idris melaporkan, komitenya tengah menggodok penyusunan RUU Daya Saing Daerah (DSD) dan RUU Wilayah Negara yang ditargetkan selesai untuk kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna ke-15, 30 September 2019.

Selain itu, Komite I juga melaporkan hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pandangan DPD terhadap RUU tentang Pemasyarakatan.

Ia bersama anggota Komite I lainnya merekomendasikan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa kepada pemerintah. Rekomendasi itu adalah mengembalikan implementasi UU Desa sesuai mandat aturan tersebut.

“Selain itu yang tak kalah penting, Komite I mendorong pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa agar perencanaan, pengkajian dan pendesainan penataan desa lebih terkontrol dengan baik,” ujar senator asal DKI Jakarta itu.

Wakil Ketua Komite II DPD Carles Simaremare melaporkan komitenya telah menyusunan RUU Usul Inisiatif DPD yaitu, tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Kami telah melaksanakan dua kali kegiatan uji sahih. Pertama dilaksanakan pada 8 Juli 2019  bekerja sama  dengan Masyarakat  Transportasi Indonesia (MTI) di Provinsi Yogyakarta membahas draf naskah akademik dan draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009,” kata Carles dalam rapat.

Carles menambahkan, yang kedua digelar 15 Juli 2019 bekerja sama dengan Universitas Taman Siswa di Sumatera Barat. Kegiatan itu membahas draf naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan Atas YY Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

“Selain itu draf naskah akademik dan draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” jelasnya.

Komite II juga telah menyusun jadwal finalisasi kedua RUU tersebut yang akan dilaksanakan 12-14 Agustus 2019 di Bandung. Komite II juga akan melakukan pengawaasan terhadap UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada kegiatan reses.

Laporan pun berlanjut kepada Ketua Komite III DPD Dedi Iskandar Batubara. Ia menjelakan komitenya telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas konstitusi. Selain itu, lanjut Dedi, salah satu progam kegiatan Komite III pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019 adalah melakukan pangawasan atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Komite III berupa rapat dengar pendapat, inventarisasi materi melalui kegiatan reses anggota Komite III hingga pada tahapan terakhir berupa finalisasi 2 – 3 Juli yang lalu,” kata Dedi.

Dia menambahkan Komite III DPD telah menyusun pertimbangan terhadap RUU Pendidikan Kedokteran. Komite III DPD menilai RUU tersebut masih ada masalah terutama besarnya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia.

“Ada desakan dari publik agar pemerintah dapat mengkaji kebijakan biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan  subsidi  bagi biaya pendidikan kedokteran,” ujarnya.

Terakhir, Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang menjelaskan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan menjadi perhatian utama lembaga para senator itu.

Karena itu, kata Ajiep, pihaknya menyarankan agar hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan mempunyai korelasi dengan program pemerintah daerah, maka DPD dan DPR perlu mendukung upaya lembaga audit tersebut untuk penambahan jumlahnya.

“Selain itu, BPK juga perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksa kinerja secara paralel dalam satu semester yang sama,” pungkasnya.