Di Malang, Terbanyak Tenaga Asing ”Selundupan”

Pemerintah Izinkan Tenaga Kerja Asing, Direktur pun Bule

MALANG KOTA – Angka pelanggaran tenaga kerja asing (TKA) di Malang tergolong tinggi. Buktinya, sejak semester awal 2018, tercatat ada 58 TKA yang sudah dideportasi (dipulangkan ke negara asalnya). TKA ilegal alias ”selundupan” itu dinilai melanggar hukum keimigrasian. Jenis pelanggarannya rata-rata overstay (alias masa izin tinggalnya sudah kedaluwarsa). Jumlah tersebut terungkap dalam sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, di Hotel Savana kemarin (2/8).

Kepala Bidang Intelijen Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Timur Tohadi menyatakan, angka deportasi TKA di Malang cukup tinggi. ”Berarti di Malang banyak pelanggarannya,” terangnya, kemudian disambut tawa para utusan perusahaan Malang Raya hingga Pasuruan itu.

Dari data yang dipaparkan, Malang berada pada top rank (urutan tertinggi) soal tindakan keimigrasian Kanwil Jatim selama Januari–Juni 2018 kepada TKA. Yakni, 58 tindakan keimigrasian. Disusul Kanwil Tanjung Perak (38 kasus), Surabaya (26 kasus), Kediri (16 kasus), Pamekasan (11 kasus), dan Madiun (4 kasus). ”Malang banyak mendeportasi, berarti di Malang pengawasannya sangat ketat,” ungkap Tohadi bangga.

Menurut dia, perusahaan belum sadar dan selalu mencoba-coba melanggar peraturan. Padahal, dia melanjutkan, kantor imigrasi memberi pengawasan khusus dan lebih ketat kepada tenaga asing. Bahkan, kantor imigrasi sudah membentuk tim pengawasan orang asing hingga ke tingkat kelurahan. ”Malang termasuk hebat,” ujarnya disambut tawa lagi oleh audiens dalam ruang Mahoni itu.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Achmad Rukmiyanto menyatakan, fungsi keimigrasian sebagai pelayanan sudah baik. Apalagi dengan aturan baru soal TKA, nantinya akan memudahkan perusahaan dalam mengurus rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). ”Nah, pemberi kerja akan mudah untuk urusan RPTKA,” kata Totok–sapaan akrabnya.

Sementara Dila, salah satu perwakilan perusahaan kaus kaki di Pandaan, menyambut baik perpres terbaru soal TKA. Dalam aturan baru tersebut, pengurusan izin RPTKA cukup lima tahun sekali. Berbeda dengan sebelumnya, untuk mengurus izin RPTKA harus setahun sekali. ”Sekarang enak izinnya, bisa bergantung masa kerja dengan perusahaan,” kata perempuan asal Kabupaten Pasuruan itu.

Dulu, dia melanjutkan, aturan tersebut pernah dijalankan. Izin kerja TKA 5–10 tahun. Kemudian dilakukan perubahan, izin harus diperpanjang setiap tahun. ”Sekarang saya kira akan balik ke sistem lama. Enaknya juga sekarang sistem pengurusannya secara online,” ungkap dia.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Abdul Muntholib