Dewanti Tambah Lagi Anggaran Wisata Desa?

AMONG TANI – Meski hingga kemarin PAK (perubahan anggaran keuangan) 2019 masih belum disahkan. Namun, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko janji bahwa tiga program prioritas tetap berjalan maksimal.

Bahkan, orang nomor satu di Kota Dingin ini juga menginstruksikan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap maksimal dalam mengawal program. Terutama tiga program prioritas tersebut. Yaitu pariwisata berbasis desa, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

”PAK sudah proses di Provinsi (Jatim). Tapi kami pastikan bahwa semua program tetap jalan, kami sudah minta kepada OPD untuk mengawalnya,” kata Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Balai Kota Among Tani kemarin.

Menurut dia, Pemkot Batu tidak punya program besar pada PAK tahun ini. Namun, Pemkot Batu lebih memperkuat pada tiga program prioritas sebelumnya. ”Kami hanya menambahkan sesuatu yang prioritas sebelumnya,” ungkap politikus PDIP ini.

Dia mencontohkan, program pengembangan pariwisata berbasis desa. Selama tahun ini, dari segi teknis dan perencanaan kurang apa. Sehingga, pada PAK nanti perlu ditambahkan anggaran atau tidak. Perlu diketahui, program ini dianggarkan sekitar Rp 9 miliar.



Di mana inti dari program ini adalah membangun pariwisata berbasis masyarakat desa dan tiap desa satu destinasi wisata serta jumlah desa di Kota Batu ada 19 desa. ”Apa yang kurang, kami perhitungkan dan tambahkan (anggarannya),” terangnya.

Tak hanya itu, masih kata dia, pihaknya juga meminta OPD agar menyiapkan dini program di PAK mendatang. Sehingga, saat PAK sudah disahkan, langsung bisa dijalankan programnya. ”Ini upaya kami untuk efektivitas kerja. Biar langsung bisa kerjakan ketika PAK sudah disetujui (disahkan),” imbuh wali kota yang juga menjadi dosen Unmer Malang ini.

Dia menyatakan bahwa persiapan dini ini juga untuk menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tinggi. Perlu diketahui, berkaca pada tahun 2018 sebelumnya, silpa APBD Kota Batu tahun 2018 mencapai Rp 271 miliar.

”Memang, silpa itu tidak bisa dihindari. Tapi kan tidak harus lebih kecil dari perencanaannya. Kalau lebih besar, berarti kurang bagus,” ujar suami Eddy Rumpoko ini.

Hal ini juga yang menjadi alasan orang nomor satu di Kota Apel ini untuk tidak membuat program besar berupa pembangunan fisik di PAK. Karena hal ini bisa digunakan untuk menekan angka silpa. ”Kalaupun ada, tapi tidak besar. Yang sebelumnya sudah dilakukan itu yang dilanjutkan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman menyatakan, hingga kemarin PAK tersebut masih proses di tingkat Provinsi Jatim. Sehingga, pihaknya minta agar program yang sudah ada dikerjakan dan dioptimalkan.

”Banyaknya silpa tiap tahun berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat. Makanya rencananya harus lebih dimatangkan,” ungkap politikus PKB ini.

Menurut dia, besar kecilnya silpa tersebut bisa menjadi tolok ukur OPD dalam mengerjakan program kerja. Sehingga, jika masih tinggi nominalnya, maka program OPD tidak berjalan dengan baik. ”Orientasi dan mindset-nya OPD harus sudah mulai besar agar bisa terlaksana,” terangnya.

Lebih lanjut, tiga program prioritas eksekutif juga harus dimaksimalkan. Karena program ini langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. ”Kasihan masyarakat lah kalau programnya tidak jalan,” tandas anggota dewan dua periode ini.

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Imam Nasrodin