Dewan (Sementara) Tolak Beli Mobdin

MALANG KOTA – Rencana Pemkot Malang belanja mobil dinas (mobdin) baru untuk wali kota, wakil wali kota, dan empat pimpinan DPRD bakal terganjal. Sebab, pimpinan dewan yang baru dilantik (sementara) menolaknya. Padahal, rencana pengadaan mobdin kinyis-kinyis itu sudah ada dalam rancangan APBD tahun 2020 dengan nilai Rp 5,6 miliar.

Alasan dewan menolak karena pengadaan mobdin itu belum mendesak. Masih banyak kebutuhan lain untuk kepentingan masyarakat. Sementara alasan Wali Kota Malang Sutiaji membeli mobdin baru karena memang sudah waktunya.

Mobil yang ada sudah uzur. ”Lha waktunya sekarang sudah lima tahun lho (usia mobil dinasnya), enam tahun malahan,” ujar Sutiaji saat diwawancarai kemarin (9/10).

Tentu saja, pernyataan wali kota kelahiran Lamongan ini agak berbeda dengan Februari 2019 lalu. Saat itu dia mengatakan ke media bahwa anggaran Rp 5,6 miliar untuk mobil dinas baru terlalu besar.

Sutiaji mengaku sempat marah karena merasa ”kecolongan” ada anggaran besar untuk mobdin. Bahkan, dulu Sutiaji meminta legislatif untuk merevisi anggaran yang sudah diajukan itu.

Namun, sikapnya saat ini berbeda. Dia justru meyakinkan jika batas mobil dinas hanya dipakai 5 tahun saja. Maka penggantian dengan mobil baru menurutnya wajar-wajar saja. Bahkan, ada tambahan anggaran dari Rp 5,08 miliar menjadi Rp 5,6 miliar.

Apalagi mobil dinas yang dipakai wali kota jenis Camry Hybrid, wakil wali kota dan pimpinan dewan jenis Toyota Camry Hybrid hasil pengadaan tahun 2013. ”Sekarang sudah 2019. Dan ini dibolehkan (aturan pengadaan baru, Red),” tandasnya.

Menurut informasi, pimpinan dewan yang baru juga sudah ditawari untuk milih tipe mobil sedang atau jenis SUV Fortuner. Namun, kabarnya para pimpinan dewan sementara masih ”geleng-geleng” tanda belum bersedia.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian D.K. tegas mengatakan emoh dengan mobil dinas yang baru. Dia merasa belum perlu. Sebab, mobil yang lama masih bisa digunakan dengan nyaman. Apalagi, secara etis kurang pas jika harus menerima fasilitas mewah, sementara dewan juga masih belum banyak berbuat untuk rakyat.

Sikap ini juga ditunjukkan Made dengan komitmen untuk tidak menempati rumah dinasnya di Blimbing. Dia masih kerasan di rumah pribadinya di Tlogomas. ”Kami pimpinan sudah bicara, memang semua tidak mau. Jadi, saya tidak mau membahas ini (mobil dinas baru),” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik menyebut, anggaran mobil dinas itu memang sudah dianggarkan di periode anggota dewan periode sebelumnya. Politikus PKS itu mengatakan, pimpinan dewan yang baru sudah melakukan komunikasi. ”Kami sepakat tidak ada mobil baru,” jelasnya.

Dia menyebut pimpinan dewan melihat belum ada urgensi dari pengadaan mobil tersebut. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan masih banyak anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lain.

”Kami sebenarnya gampang saja, kalau sekiranya jadi polemik ya tidak usah mobil baru, itu salah satu pertimbangannya,” kata dewan dari dapil Blimbing itu.

Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Februari lalu, penganggaran Rp 5,08 miliar dirinci 3 unit Toyota Camry Rp 1,85 miliar; 1 Toyota Hybrid Rp 700 juta; dan 1 Hiace untuk mobil operasional.

Namun, pada anggaran yang baru, jumlah mobil bertambah menjadi empat unit Toyota Camry. Wakil ketua dewan saat itu Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas itu sudah ada sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Februari 2018 lalu.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Abdul Muntholib