Dewan Ngebet Revisi Aturan Toko Modern

KOTA BATU – Makin menjamurnya jumlah minimarket dan toko modern membuat kalangan dewan jengah. Apalagi, ditengarai banyak di antaranya yang sudah beroperasi sebelum izinnya tuntas. Usulan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kota Batu pun disorong dewan ke eksekutif.

Ketua Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Batu Katarina Dian Nefiningtyas menyatakan, revisi perda tersebut perlu segera dilakukan. Sebab, dalam aturan yang lebih tinggi, yakni Permendag Nomor 56 Tahun 2014, ada sejumlah ketentuan yang berubah. Termasuk penggunaan istilah yang diganti. Seperti pasar tradisional menjadi pasar rakyat dan toko modern  menjadi toko swalayan.

Menurut Katarina, revisi juga perlu dilakukan untuk mengatur lebih detail tentang pasar tradisional, toko modern, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seperti keberadaan toko modern, dalam perda saat ini disebutkan pendirian toko modern harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, serta pelaku UMKM di sekitar. ”Namun, sekarang ini kan lucu, ya memang ada aturan, namun sudah ada banyak (minimarket, Red) yang berdiri. Malah, mungkin yang berdiri sekarang ini ada yang belum berizin,” ujar politikus Gerindra itu.

Begitu juga keberadaan toko modern yang saat ini sudah masuk perkampungan. Dalam perda yang terdahulu dijelaskan, semua harus sesuai dengan perda RTRW, dan harus seizin pemerintah desa atau kelurahan. Masuknya toko modern ini, dia menjelaskan, sebagian memang memudahkan bagi konsumen. Namun, tak sedikit di antara para pelaku usaha kecil dan pedagang pasar tradisional yang memprotes kondisi tersebut.

Selain itu, ketentuan memasukkan produk UMKM ke toko modern juga masih dinilai berjalan setengah hati. ”Adanya ketentuan sanksi di perda ini akan menjadi payung hukum jika ada toko modern yang melanggar ketentuan soal produk UMKM tersebut,” ujar Katarina. Sehingga, jika ada toko modern yang belum menjalankan bisa disanksi.

Pekan ini, dewan akan mengundang para pelaku UMKM dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan untuk dimintai masukannya. ”Supaya nanti kalau ada masukan bisa ditambahkan,” ujar Katarina.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo menambahkan, pada dasarnya, semua mendukung untuk dilakukan revisi perda. ”Menurut kami penting, karena keberadaan pasar tradisional untuk masyarakat ini perlu dilindungi,” ungkap dia. Sementara itu, melihat semakin menjamurnya toko modern di Kota Batu, menurutnya itu sudah terlalu banyak.

”Sejak dulu kami sudah teriak-teriak toko modern sudah cukup, namun nyatanya izin masih terus diberikan. Apakah memang seperti itu (ada izinnya semua) atau memang tak berizin, nanti komisi A, B, dan C turun,” ungkap dia.

Sementara itu, Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi mengaku belum mengetahui secara pasti usulan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2012 itu sudah disampaikan dewan ke Pemkot Batu atau belum. Hanya saja, menurut dia, untuk pembatasan toko modern di Kota Batu sepertinya cukup sulit. ”Sebab, di sini kan pusat pariwisata. Berbeda kalau masyarakat hanya orang kota ini saja. Namun, banyaknya wisatawan, tentu juga butuh kemudahan untuk berbelanja,” singkat dia.

 

Pewarta: Aris Dwi
Copy editor: Amalia
Penyunting: Ahmat Yani
Foto: Bayu Eka Novanta