Deal, Kuota Wilayah Pendaftaran SMPN 40 Persen

Polemik seputar kuota wilayah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri (SMPN) di Kota Malang akhirnya selesai. Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) yang semula menolak keras usulan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang yang mengajukan kuota 50 persen untuk jalur wilayah, kini sudah sepakat. Sebab, disdik menurunkan kuotanya menjadi 40 persen.

Ketua DPKM Kota Malang Prof Dr agr M. Amin MPd menyambut baik penetapan 40 persen untuk kuota wilayah. ”Kalau naiknya sampai 50 persen, memang berlebihan sehingga kami tidak setuju. Akan tetapi, kalau 40 persen, saya kira lebih proporsional,” kata Amin pada Jawa Pos Radar Malang kemarin (31/5).

Menurut Amin, menyamakan kuota wilayah dengan kuota reguler 50 persen akan membelenggu siswa-siswi berprestasi untuk memilih sekolah berkualitas. Sebab, siswa-siswi berprestasi tidak bisa leluasa memilih sekolah favorit karena porsi kuota wilayahnya lebih besar. Dengan begitu, yang diutamakan adalah siswa-siswi dari wilayah sekitar sekolah yang telah ditentukan, tanpa memandang prestasi.

Guru besar Universitas Negeri Malang (UM) tersebut menyampaikan, hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam aturan PPDB adalah bagaimana pendidikan di Kota Malang ini bisa dinikmati warga Kota Malang. Kalau bisa, anggaran pendidikan di Kota Malang harus dinikmati oleh warga Kota Malang pula.

Karena sudah disepakati disdik dan DPKM, usulan kuota wilayah sebesar 40 tersebut sudah diajukan oleh Disdik Kota Malang ke Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam bentuk rancangan peraturan wali kota (perwal).

Menurut Sekretaris Disdik Kota Malang Totok Kasionto, sebenarnya draf perwal yang pertama sudah selesai. Namun, karena ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB yang baru turun Mei ini, maka perwali yang lama harus disusun ulang.



Padahal, draf perwal yang lama mengenai PPDB SMPN sudah diproses di Pemkot Malang. ”Karena itu, aturan PPDB dari dinas harus kami tarik untuk disesuaikan dengan Permendikbud baru itu,” kata Totok saat ditemui di kantornya usai pertemuan tertutup dengan Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Malang Peduli Pendidikan (FMPP) kemarin (31/5).

Selain karena adanya Permendikbud yang terbaru, adanya perdebatan soal penentuan kuota siswa yang berasal dari wilayah sekitar sekolah juga menjadi pertimbangan. Menurut dia, kuota 40 persen itu sudah disetujui oleh DPKM dan sejumlah unsur masyarakat. Sehingga, draf perwal soal PPDB 2017 langsung diserahkan ke bagian hukum Pemkot Malang untuk dikaji agar segera disahkan oleh wali kota.

Sementara itu, untuk mengakomodir siswa yang tidak mampu di Kota Malang, disdik memberikan kuota 20 persen dari pagu PPDB SMPN 2017 ini. Tujuannya supaya akses pendidikan merata.

Oleh karena itu, jika diasumsikan dengan pagu PPDB SMPN 2016 lalu, yang mana total kuotanya 6.855 siswa, kuota wilayah dalam PPDB SMPN 2017 ini ada 2.742 siswa (40 persen). Kemudian, kuota reguler ada 4.113 siswa (60 persen) dan untuk kuota prestasi ada 343 siswa (5 persen).

Begitu pula dengan kuota siswa luar kota, ada 343 siswa (5 persen). Namun, 5 persen tersebut, baik kuota prestasi maupun luar kota, diambilkan dari jatah kuota jalur reguler (4.113 kursi). Artinya, bukan diambilkan dari jatah total kuota.

Kemudian, jika dari keseluruhan siswa yang diterima tersebut ada yang kurang mampu, disdik hanya bisa membantu 20 persen saja dari pagu atau 1.371 siswa. ”Kuota 20 persen itu tidak ditetapkan dari pagu masing-masing sekolah, tetapi secara keseluruhan,” bebernya.

Hanya saja, saat ini pagu tersebut masih belum final. Namun, Totok menyatakan, kemungkinan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan PPDB 2016. Dia menyatakan, pagu dan hal-hal yang bersifat teknis masih dalam perancangan.

Tentunya pagu itu nanti menyesuaikan dengan kapasitas dari 27 SMPN di Kota Malang. ”Kita tunggu rancangan perwal sampai disetujui. Kemudian, juknis akan dipublikasikan juga,” jelasnya.

Sementara itu, jika mengacu pada kuota PPDB 2016, kuota siswa berprestasi di sejumlah SMPN favorit akan berkurang.  Saat ditanya terkait hasil pertemuannya dengan MCW dan FMPP, dia menyatakan, dalam pertemuan tersebut MCW dan FMPP ingin mengetahui progres dari pembuatan juknis PPDB 2017.

Selain itu, FMPP mendorong agar pelaksanaan pendidikan tidak diskriminatif. ”Ya kami sampaikan, ada kuota tersendiri untuk siswa miskin,” jelasnya.

Devisi Advokasi MCW Galang Valery menyatakan, maksud kedatangnyannya ke Kantor Disdik Kota Malang untuk mengetahui progres dari juknis PPDB SD negeri (SDN) dan SMPN. ”Kami mendorong agar informasi terkait PPDB segera disampaikan ke publik bila sudah final,” bebernya usai pertemuan tersebut.

Selain itu, pihaknya mendorong proses pelaksanaan PPDB secara terbuka dan tidak diskriminatif. ”Hak warga Kota Malang yang mampu dan tidak mampu harus diakomodir untuk kegiatan wajib belajar,” tutupnya.

Komite SMPN 6 Kota Malang Didik Sukrino menyambut baik keputusan yang diambil dinas dan diajukan ke bagian hukum. Menurut dia, kuota wilayah 40 persen itu cukup proporsional. ”Artinya, peluang anak-anak yang berdomisili di wilayah dekat sekolah lebih besar untuk bisa mengakses sekolah terdekat,” ujar Didik pada Jawa Pos Radar Malang kemarin (31/5).

Jika dibanding kuota wilayah tahun lalu, hanya 25 persen, pihaknya menilai itu masih kurang. Banyak siswa didik yang akhirnya harus mencari akses sekolah lebih jauh dari tempat tinggalnya.

Selain itu, jika kuota wilayah ditentukan mencapai 50 persen, menurut dia, terlalu besar. ”Karena kuota wilayah itu semacam coorporate social responsibility (CSR) dari sekolah untuk penduduk terdekat. Jadi, tidak proporsial kalau sampai 50 persen,” imbuh dosen UM itu.

Sebetulnya, pemetakan kuota wilayah tidak diperbolehkan. Hal yang diperkenankan hanya membatasi dari luar Kota Malang. Akan tetapi, juga harus mempertimbangkan transportasi siswa ke sekolah, pertimbangan kepadatan transportasi di Kota Malang, serta jarak tempuh siswa ke sekolah. ”Makanya, pengaturan kuota wilayah itu dibutuhkan alasan-alasan lain yang perlu dipertimbangkan. Keterlambatan kan berdampak tidak baik pada siswa dan sekolah,” bebernya.

Selain itu, aturan tersebut bisa menjadi strategi pemerataan pendidikan. Artinya, sekolah unggulan tidak hanya bisa diserbu siswa unggulan, tetapi siswa terdekat dari sekolah juga bisa mendapatkan akses. ”Dan yang tidak kalah penting, sekolah negeri yang berada di pinggiran harus memacu kualitasnya,” kata dia.

Kebijakan Disdik Kota Malang yang menentukan kuota wilayah sebesar 40 persen pun mendapat dukungan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Malang. Menurut Direktur Eksekutif Pattiro Malang Abdul Aziz, dari hasil pantauan Pattiro Malang 2 bulan lalu, kuota 25 persen (2016) jumlah siswa dari sekitar sekolah sangat kurang. Maksudnya, banyak siswa sekitar sekolah yang tidak bisa tertampung.

Dengan adanya penambahan kuota tersebut, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan kadisdik, yaitu orang tua tidak perlu sibuk mengantar dan menjemput anaknya.

Selain itu, kebijakan tersebut bisa menjadi strategi mengurai kemacetan. Bahkan, hal ini sekaligus akan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengupayakan agar kualitas sekolah tidak timpang. (kis/c3/lid)