Memilih Sekkota Malang yang Ideal (1)

Pakai 'Mazhab' Diskresi demi Pilih Pejabat yang Klik?

Sejumlah tanda tanya muncul dalam proses lelang jabatan sekretaris Kota Malang (sekkota) yang dibuka mulai 8 Juni hingga 6 Juli 2017. Di antaranya, kenapa peminatnya hanya dua pejabat. Kenapa harus melonggarkan syarat umur peserta lelang dari maksimal 56 tahun menjadi 58 tahun. Kajian hukum dan politik terkait lelang jabatan sekkota itu dikritisi para akademisi dan politisi di Kantor Jawa Pos Radar Malang.

Sebelum masuk pada bahasan siapa sosok sekkota yang ideal, pembahasan pertama dalam diskusi yang berlangsung gayeng tersebut yaitu masalah pelonggaran syarat usia maksimal calon sekkota.

Dua ahli hukum, yakni Ngesti D. Prasetyo dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) dan pakar dari Universitas Widyagama Dr Fatkhurohman SH MH berbeda pendapat soal ini.

Ngesti berpendapat, sesuai PP No 11 Tahun 2017, diperkuat dengan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No B-1628/KASN/6/2017 menyebut, usia maksimal calon sekkota 56 tahun. Tidak ada pilihan lain. Jadi ketika ada upaya memilih ‘mazhab’ lain di luar dua aturan tersebut, maka berpotensi ada masalah di kemudian hari.

Nah, itulah yang sedang terjadi dalam proses pemilihan sekkota di Kota Malang untuk menggantikan Idrus Achmad yang akan pensiun per 1 Agustus 2017. Panitia seleksi (pansel) menggunakan ‘mazhab’ lain.



Yakni mencoba berijtihad hukum dengan dalih ketika berpatokan pada PP No 11 Tahun 2017 dan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No B-1628/KASN/6/2017, maka persyaratan lain, yakni peserta lelang jabatan minimal empat pejabat, tidak terpenuhi.

Sebab, selama satu bulan lelang dibuka, hanya dua pejabat yang mendaftar. Yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jarot Edy Sulistyono dan staf Ahli Bidang Hukum Mulyono.

Karena hanya ada dua orang yang mendaftar, maka pakai aturan lain. Agar pendaftar bertambah, diberi kelonggaran syarat usia maksimal menjadi 58 tahun. Akhirnya, ada tambahan lima pejabat yang mendaftar.

Yakni Abdul Malik (asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial), Supranoto (asisten III bidang perekonomian), Wasto (kepala badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan), Asih Tri Rachmi (kepala dinas kesehatan), dan Zubaidah (kepala dinas pendidikan).

”Tapi, kalau pendapat saya tegas: Harus berpatokan pada PP 11 No 2017. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka salah,” tandas Ngesti.

Menurut dia, kurang masuk akal kalau peminat jabatan sekkota hanya dua orang. Dia yakin sekali ada banyak pejabat yang mengincarnya. Namun, yang dia bingung, kenapa kok tidak banyak yang mendaftar saat ada lelang jabatan.

”Masak sih di kota kayak Malang ini tidak banyak yang memenuhi syarat menjadi sekkota,” ungkap pria asal Jombang ini.Pendapat Ngesti ini langsung disanggah Dr Fatkhurohman. Menurut dia, dalam hukum itu ada istilah diskresi.

Ini adalah ”mazhab” lain ketika produk hukum yang sudah dibuat itu tidak bisa menjawab solusi. Faktanya, dengan pakai PP 11 Nomor 2017, ternyata untuk lelang jabatan tidak memenuhi syarat minimal empat peserta. Karena itu, ada pelonggaran usia maksimal menjadi 58 tahun itu agar peserta lelang jabatan memenuhi minimal empat orang.

”Ini bagian dari ijtihad hukum. Jadi, kalau hukum tidak memberi solusi, maka dibolehkan menggunakan aturan lain itu. Ini sah saja,” urai doktor alumnus UB ini.

Terlepas boleh atau tidaknya mengubah aturan itu, pembina Malang Corruption Watch (MCW) Lutfi J. Kurniawan mengkritisi cepatnya Wali Kota Malang Moch. Anton mengganti sekkota. Dalam satu periode saja, sudah hampir empat sekkota.

”Ini rekor, belum pernah ada sebelumnya. Saya menilai pasti ada yang kurang pas di sini,” kata Lutfi.

Dia menilai, di balik lelang jabatan sekkota ini, kelihatan ada skenario untuk mengegolkan satu orang yang dikehendaki wali kota. Dan ini sah-sah saja karena wali kota punya hak untuk mendapatkan pejabat yang bisa klik dengannya. Dan ketika sekkota dan wali kota tidak klik, seia sekata, maka sulit memimpin pemerintahan.

”Saya kira semua sudah tahu arah dari wali kota itu ke siapa. Sehingga harus mengubah aturan itu,” sindir Lutfti.

Diskusi semakin menarik ketika mulai muncul teka-teki siapa sosok yang dikehendaki Anton itu. ”Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum,” timpal anggota DPRD Kota Malang Ya’qud Ananda Qudban yang juga menjadi peserta diskusi.

Selain Ngesti, Lutfi J. Kurniawan, Fatkhurohman, dan Ya’qud, hadir pula dosen FISIP UB Moch. Chazienul Ulum SSos MPA, Rahmat Effendy BHSc MSi (Unmer), M. Najib SH MH PhD (UMM), dan Dr Abdul Rokhim SH MH (Unisma).

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka