Dana Desa Rp 21,3 M Tertahan

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

KOTA BATU – DD (dana desa) 2018 yang dikucurkan pemerintah pusat untuk desa di Kota Batu sampai hari ini tak kunjung cair. Sebab, beberapa syarat untuk pencairan belum dipenuhi semua desa. Di antaranya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2018. Dari 19 desa yang ada di Kota Batu, tak satupun yang sudah merampungkan dokumen resmi untuk pendapatan dan belanja desa itu.

Koordinator Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kota Batu Deyisnil Fariadi menyatakan, belum adanya desa yang menyelesaikan APBDes itu karena ada regulasi baru dari pusat.

”Tahun ini ada SKB (surat keputusan bersama) empat menteri tentang dana desa,” kata dia saat dihubungi kemarin (23/3). Karena keputusan baru itu, proses penyelesaian APBDes jadi lebih lama.

Dia menjelaskan, dalam SKB itu penggunaan DD dalam pembangunan haruslah padat karya tunai atau pembanguan harus melibatkan masyarakat. ”Ada 30 persen dari pembangunan untuk pengupahan,” kata dia.

Misalnya, dalam sebuah pembangunan, 30 persen dari nilai proyek itu untuk pengupahan. ”Nah, yang bekerja ini harus warga miskin yang ada di desa itu,” kata dia. ”Masalahnya, mencari pekerja yang kategori miskin itu tidak mudah,” ungkapnya.



Rencana pembangunan yang harus mematuhi aturan itu semuanya wajib masuk APBDes. Karena itulah sampai saat ini belum ada APBDes yang selesai.

”Kenapa kok ribet? Karena proses APBDes harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah itu, nantinya ada konsultasi di tingkat kecamatan,” kata Deyisnil.

Proses konsultasi tingkat kecamatan, imbuhnya, sekarang ini sudah jalan. Nantinya tinggal mengevaluasi semua hal. Menurutnya, anggaran yang diterima untuk 19 desa di Kota Batu tahun ini juga sangat besar.

”Kami lebih besar dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Jadi, adanya perubahan itu butuh waktu,” kata dia.

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan yang akan tertuang dalam APBDes, nantinya harus detail dan ada analisa secara teknik. ”Prosesnya seperti itu, sedangkan SDM (sumber daya manusia) tiap desa kan tidak sama,” katanya.

Deyisnil mengingatkan supaya setiap desa berhati-hati . Sebab, penyususan APBDes yang tidak bagus dan kurang transparan dalam pembangunan malah berujung masalah hukum. ”Kami tidak ingin kesusahan di lain hari karena masalah itu,” ujar dia.

Meski penyusunan APBDes agak memakan waktu, tapi dia memastikan tidak akan lama lagi 19 desa akan menyelesaikan APBDes-nya. ”Akhir Maret nanti sudah selesai semuanya, atau minggu depan,” terangnya.

Untuk diketahui, penerimaan DD untuk 19 desa di Kota Batu tahun ini memang meningkat. Jika pada 2017 lalu Kota Batu menerima Rp 18,8 miliar, tahun ini angkanya meningkat Rp 2,5 miliar menjadi Rp 21,3 miliar. Pencairan tahap pertama pun paling lambat minggu ke-3 bulan Juni.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menegaskan belum bisa dicairkannya DD bukan karena peraturan wali kota (perwali) yang belum beres.

”Perwali itu sudah saya tanda tangangi. Hanya dari desa yang masih belum memenuhi syarat untuk bisa mencairkan,” kata dia kemarin.

Yang dimaksud Dewanti adalah APBDes yang belum rampung di masing-masing desa. ”Namun, setahu saya sudah ada desa yang menyelesaikan,” kata dia. Dengan begitu, proses pencairan nantinya sudah bisa dilakukan.

Pewarta : Aris Dwi
Penyunting : Aris Syaiful
Copy editor: Arief Rohman
Foto: Falahi Mubarok