Cipto Dituntut 3 Tahun Penjara

SIDOARJO – Mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Cipto Wiyono dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

Selain itu, Cipto juga dituntut membayar kerugian negara sekitar Rp 550 juta. Uang tersebut dinikmati dalam dua proses. Yakni proses pembahasan APBD 2015 dan APBD-P 2015.

Di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin dan Arief Suhermanto membacakan tuntutan secara bergantian. Keduanya membacakan setiap unsur pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebab, Cipto telah dianggap memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan tersebut. Tujuannya, untuk memperlancar pembahasan RAPBD.

Selain tuntutan hukuman penjara selama tiga tahun, Cipto juga wajib membayar denda senilai Rp 200 juta. Jika tidak membayar ada hukuman selama enam bulan penjara. Hukuman tersebut belum ditambah dengan pembayaran uang pengganti senilai Rp 550 juta.



Meski begitu, Cipto telah mengembalikan kerugian negara Rp 350 juta. Sehingga, dia hanya perlu mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 200 juta.

”Apabila tidak membayar selama satu bulan, harta bendanya bakal dilelang, apabila tidak mencukupi hukumannya bakal ditambah dengan pidana selama empat bulan penjara,” ujar Burhan.

Terdakwa juga dituntut pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun. Namun, hukuman pencabutan hak politik itu, bakal berlaku setelah menjalani hukuman penjara.

Dalam kasus tersebut, lanjut Burhan, Cipto telah melakukan tiga perbuatan korupsi. Pertama dalam kasus pemberian uang senilai Rp 5,5 miliar ke anggota dewan dalam pembahasan APBD 2015. Kedua, terkait dengan pembahasan APBD-P 2015.

Nah, saat kasus APBD-P  itulah 41 mantan anggota dewan Kota Malang dijerat dan menjadi pesakitan. Kasus itu disebut dengan uang pokok pikiran alias pokir. Saat itu, Cipto memerintahkan Jarot, mantan kadis PUPR yang menjadi terpidana  untuk memberikan uang senilai Rp 700 juta untuk anggota dewan.

”Sisanya berada di Cipto. Makanya, kami tuntut dia untuk mengembalikan uang Rp 200 juta. Sebab, awal totalnya Rp 900 juta,” jelas Burhan. Tak hanya itu, di tahun yang sama, 2015, Cipto juga terlibat dalam pemberian pembahasan pembangunan proyek TPS Kandangan.

Di bagian lain, Harris Yudianto, pengacara Cipto, mengungkapkan masih mendalami lagi tuntutan tersebut. Dia meminta waktu dua pekan lagi untuk mempersiapkan pleidoi.

Selain itu, dia mengajukan permohonan kliennya bisa menjalani perawatan. Karena, alat pacu jantung yang ditempel jatuh. ”Kami minta waktu dulu untuk berobat, dan koordinasi terkait itu,” tambahnya.

Pewarta : Den, End
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan