Cegah TKI Ilegal, Sebar 300 ”Mata-Mata”

Tak ingin kecolongan dengan keberangkatan warganya menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ilegal, Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kabupaten Malang tengah menyusun strategi khusus. Kepala Disnaker Yoyok Wardoyo menyatakan, pihaknya saat ini sedang bersiap memfasilitasi 300 PL (petugas lapangan). Bekerja sama dengan PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) dan imigrasi, 300 PL ini memiliki tugas seperti intelijen atau ”mata-mata”.

KEPANJEN – Tak ingin kecolongan dengan keberangkatan warganya menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ilegal, Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kabupaten Malang tengah menyusun strategi khusus. Kepala Disnaker Yoyok Wardoyo menyatakan, pihaknya saat ini sedang bersiap memfasilitasi 300 PL (petugas lapangan). Bekerja sama dengan PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) dan imigrasi, 300 PL ini memiliki tugas seperti intelijen atau ”mata-mata”.

Selain bertugas melakukan sosialisasi, mereka juga punya kewajiban mendata warga Kabupaten Malang yang hendak bekerja di luar negeri. ”Semoga cara itu bisa mengantisipasi adanya TKI ilegal dari Kabupaten Malang,” kata Yoyok. Untuk diketahui, sepanjang masa tugasnya sebagai kepala disnaker, kira-kira dua tahunan, Yoyok telah menerima laporan 12 TKI asal kabupaten yang pulang dengan status meninggal dunia. ”Dan, semuanya itu statusnya ilegal,” sesalnya.

PL inilah yang bakal jadi ujung tombak untuk mencegah tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri dengan status tidak resmi. ”Tugas mereka membantu PJTKI  dan bekerja sebagai petugas perusahaan, kami memfasilitasi dari aspek perizinannya,” tambah dia. Terkait tugas melakukan pendataan, Yoyok memiliki alasan khusus. ”Sebab, hingga sekarang jumlah pastinya (TKI) kami juga tidak tahu. Karena sama sekali tidak ada catatan keberangkatan mereka (TKI) secara resmi yang dikeluarkan PJTKI,” sesalnya lagi.

Secara keseluruhan, dia menyebut ada 60 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi yang ada di Kabupaten Malang. Dia pun mengaku tak segan-segan mencabut izin operasional PJTKI yang kedapatan tidak memenuhi standar dalam menyalurkan TKI dari Kabupaten Malang. Di sisi lain, dia juga berharap, masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri melek terhadap informasi. Karena dari pengamatannya, kasus TKI ilegal juga kerap terjadi karena niatan dari warga itu sendiri. ”Bisa jadi dari awal sudah berangkat dari perusahaan yang tidak resmi. Tapi, ada juga yang berangkat secara resmi, tapi ketika sudah berada di luar negeri dia memutuskan kontrak dengan perusahaan yang memberangkatkan. Kalau sudah begitu, statusnya juga menjadi ilegal,” tutupnya.

Pewarta : Farikh Fajarwati
Penyunting : Bayu Mulya
Copy Editor : Dwi Lindawati