Cegah Jual Beli Kursi PPDB, Sutiaji Pelototi Jalur Prestasi

KOTA MALANG – Wali Kota Malang, Sutiaji berusaha memperkecil peluang masuknya siswa luar kota dari jalur lain di Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) SMP 2019.

”Nggak bisa lagi pindah dengan alasan kerja dan sekalian nyangking anak sekolah. Perwali kami sudah jelas,” tutur mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Sutiaji juga menegaskan akan terus mengawasi PPDB jalur prestasi. Sebab, jalur ini rawan diselewengkan. Misalnya dimanfaatkan oknum tertentu untuk jual beli bangku.

”Karena jalur ini kan bakal diserbu warga luar Kota Malang dan tidak dilakukan secara online. Peluang adanya permainan juga cukup besar,” kata suami Widayati itu.

Kewaspadaan dilakukan karena dia pernah mendapat keluhan dari Kadisdik Kota Malang Zubaidah. Dalam beberapa kesempatan, Zubaidah wadul kepada Sutiaji bahwa mendekati PPDB ini kantornya sering kedatangan tamu. Rata-rata mereka meminta anaknya dimasukkan ke sekolah negeri lewat “pintu belakang”.



”Ditolak tegas. Suruh baca Permendikbud dan perwali. Ya sesuai itu. Malang harus bersih dari hal seperti ini,” jawabnya.

Untuk diketahui, di Kota Malang ada 27 SMPN dengan kuota total sekitar 6000 kursi. Kuota itulah yang diperuntukkan bagi warga Kota Malang. Kriteria seleksinya berdasarkan zonasi atau jarak rumah dengan sekolah. Sementara sekitar 5 persen atau 300 kursi di jalur prestasi itu yang menurut Sutiaji rawan diselewengkan sehingga harus diawasi superketat.

Sutiaji mengaku sudah menyiapkan tim untuk mengantisipasi kecurangan. ”Sudah ada tim berlapis yang memverifikasi data siswa dengan tepat,” tutur alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang itu.

Tim yang akan memverifikasi jalur prestasi di antaranya dari perwakilan Dewan Pendidikan Kota Malang, Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kerja Kepala Sekolah (K3S), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Disdik. Semua prestasi siswa harus memiliki rekomendasi kepala sekolah masing-masing sekolah asal dan harus mematuhi peraturan PPDB Kota Malang.

Sementara itu, Kadisdik Kota Malang Dra Zubaidah MM menyatakan tahun ini PPDB jalur prestasi memiliki persyaratan lebih mudah dari tahun lalu.

”Untuk kejuaraan, sekarang minimal tingkat III Kota Malang sudah bisa daftar. Kalau sebelumnya, minimal juara III provinsi,” jawabnya.

Alasan dimudahkannya persyaratan ini karena kuota prestasi yang mengecil dan berpotensi memunculkan persaingan tinggi. Sesuai juknis, ada perankingan tersendiri mengenai jalur prestasi ini.

Minimal, untuk juara III Kota Malang mendapat poin 3, lalu juara II tingkat kota 5 poin, lanjut juara I tingkat Kota Malang, 10 poin. Paling tinggi, juara tingkat I internasional mencapai 100 poin. Semua poin ini nanti diakumulasi dan dijadikan perankingan antarsiswa berprestasi.

”Semuanya berjenjang dan kalau bisa dari perlombaan yang diselenggarakan pemerintah,” kata dia.

Namun dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, pendaftar kebanyakan mencoba aji mumpung dengan mengabaikan aturan. Banyak wali murid yang mendaftar jalur ini dengan prestasi pas-pasan. Setingkat gugus atau tingkat kelurahan.
Pendaftarnya pun membeludak hingga 300-an dari tahun lalu yang sekitar 111 pendaftar.

Siswa yang lolos pun pada 2018 lalu hanya sekitar 33 siswa. Itu karena, selain persyaratan tinggi adanya jalur perbatasan yang dibuka lebar membuat orangtua masih enggan mendaftar jalur prestasi.

Sedangkan Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kota Malang Siti Ratna Wati menyatakan, bahkan pendaftar yang kebanyakan warga perbatasan enggan memanfaatkan jalur perpindahan warga karena syarat kartu keluarga (KK) minimal 1 tahun dan dibuktikkan dengan surat dinas atau surat tugas.

”Makanya membeludaknya di jalur prestasi. Ada yang di jalur perpindahan tapi sedikit,” ujarnya.

Dia menjelaskan, di PPDB 2018 lalu, siswa yang mengikuti jalur prestasi diberikan rekomendasi sekolah yang bisa mengampu prestasi siswa.

”Jadi tidak sembarangan memilih atau alasan dekat sekolah. Misalnya senam, marching band, dan prestasi lainnya. Kami sarankan sesuai binaan, seperti SMPN 8 dan SMPN 18 olahraga sepak bola. Kami tawarkan, karena sekolah butuh bibit yang bagus sesuai cabornya,” ujarnya.

Semua SMP sudah dipetakan sisi akademis maupun nonakademis yang unggul. Kalaupun wali murid menolak rekomendasi disdik, maka disarankan mengikuti jalur reguler sebesar 90 persen.

Pewarta: Sandra Desi
Foto: Mahfud
Penyunting: Fia