jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Pimpinan KPK Agus Rahardjo dkk menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, diduga bertujuan untuk mendelegitimasi keputusan Pansel Capim KPK, sikap Presiden menyerahkan 10 nama Capim ke DPR tanpa perubahan dan keputusan Komisi III DPR RI terhadap lima Capim KPK terpilih dengan ketuanya...
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp441,5 miliar untuk Tahun Anggaran 2020. Dana tambahan tersebut untuk membangun infrastruktur transportasi di sepuluh destinasi wisata prioritas yang di dalamnya termasuk empat destinasi pariwisata super prioritas dan satu destinasi pariwisata unggulan. "Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, Pagu...
Komite Nasional Mahasiswa Selamatkan KPK atau Komnas KPK menggelar aksi damai di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Aristo Setiawan/jpnn jpnn.com, JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Mahasiswa Selamatkan KPK atau Komnas KPK menyatakan dukungan untuk Revisi UU KPK. Organisasi itu menggelar aksi damai di...
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang pemeriksaan terdakwa, Erwin Syaaf Arief terkait kasus suap pengadaan alat satelit monitoring dan drone di Bakamla pada Senin (16/9). Foto: Dok.Penasihat Hukum Terdakwa jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang pemeriksaan terdakwa terhadap Erwin Syaaf Arief, terkait...
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Taufiqulhadi mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas rencana melantik dua pejabat baru untuk posisi sekretaris jenderal dan direktur penuntutan. Taufiqulhadi menilai buruk rencana tersebut. "Menurut saya itu adalah tindakan yang buruk," kata dia ditemui di Gedung...
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tengah mencermati ide tentang pembentukan dewan pengawas bagi lembaga yang menaunginya. Mantan hakim itu mengaku tak setuju jka pembentukan dewan pengawas sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK justru membuat ribet penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. "Harus...
MALANG – Sutradara Livi Zheng bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diketahui menggarap film The Santri. Film yang digadang-gadang akan diputar di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat ini rencananya tayang bertepatan dengan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2019 mendatang. Namun, dari trailer pertamanya saja yang baru dirilis 9 September 2019...
jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Senin (16/9). Pengesahan dilakukan setelah rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto. Dalam laporannya, Totok menjelaskan...
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bahwa setiap pimpinan baru di lembaga yang kini menanunginya selalu disambut oleh keraguan publik. Pimpinan KPK yang kembali terpilih untuk masa jabatan 2019-2023 itu mengaku sempat merasakan hal serupa pada 2015 silam. "Setiap periode selalu diragukan...
Firli Bahuri. Foto: Nova Wahyudi/Antara jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Inspektur Jenderal (Irjen) Firli Bahuri mengatakan bahwa terpilihnya dirinya dan empat pimpinan lain merupakan tantangan tersendiri dan amanat dari Allah SWT. "Saya selalu katakan dengan kawan-kawan bahwa setiap manusia pasti ada takdirnya. Dan Allah...
MALANG – Film terbaru karya Livi Zheng, The Santri baru-baru ini menuai reaksi dari Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI), Hanif Alathas, yang juga menantu dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Menurutnya, film ini tidak mencerminkan akhlak dan tradisi santri yang sebenarnya. Menolak penayangan film tersebut, Hanif...
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap harus mengikuti prosedur. Hal ini terkait dengan keinginan Komisioner lembaga antirasuah itu bertemu presiden untuk menyampaikan keresahan pegawai KPK terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, mereka...