jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Maidina Rahmawati heran dengan munculnya pasal penghinaan presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebab, kata Maidana, pasal penghinaan presiden bertentangan dengan putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi...
JawaPos.com – Bencana asap akibat adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu kehidupan masyarakat. Merujuk pada catatan BNPB, jumlah hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328.722 dengan perkiraan kerugian ekonomi lebih dari Rp 59 triliun. Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga kemanusiaan membagikan 2.000 masker untuk warga...
Ganjar Pranowo. ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jateng/am. jpnn.com, MANADO - Ketua Umum PP Kagama Ganjar Pranowo melantik Pengurus Daerah (Pengda) Kagama Sulawesi Utara periode masa bakti 2019-2024) di Eks Gedung DPRD Manado, Kamis (19/9). Pelantikan dilaksanakan sebelum acara Seminar Nasional III pra-Munas KAGAMA bertajuk Kesehatan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0....
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kembali meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Hal ini disampaikan Arief, pascakeputusan Presiden ketujuh RI itu menunda pengesahan RUU KUHP yang telah disetujui dalam pembahasan tingkat...
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR sebelum RKUHP disahkan menjadi UU. Usul itu disampaikannya menanggapi permintaan Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda. "Karena itu saya mengusulkan presiden agar mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin sebelum...
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menilai poin-poin yang ada di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa mengancam kebebasan mendasar masyarakat sipil. Sebab, di dalamnya terhadap aturan yang bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan...
JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengklarifikasi sejumlah pasal dan norma dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Penjelasan ini disampaikan Yasonna setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP.Salah satu pasal yang memicu kontroversi mengenai pemidanaan...
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester satu 2019. Penyelamatan keuangan daerah sebesar tersebut merupakan hasil intervensi KPK terkait penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp 18,8 triliun dan penyelamatan aset pemerintah daerah yang...
Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono. Foto: Kemnaker jpnn.com, JAKARTA - Menghadapi bonus demografi tahun 2020 nanti, Indonesia memiliki empat tantangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan SDM yang unggul, kompeten dan berdaya saing. Empat tantangan ketenagakerjaan itu dilontarkan oleh Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono dalam seminar nasional 2019 bertema "Pengembangan SDM...
Bentrokan antara massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan anggota Brimob Polri di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terhindari. Foto: Fathan Sinaga jpnn.com, JAKARTA - Bentrokan antara massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan anggota Brimob Polri di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terhindari....

Masinton Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panja RKHUP DPR RI Masinton Pasaribu setuju usulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunda pengesahan. "Tentu kami akan mempertimbangkan permintaan Pak Presiden, sesuai situasi dinamika masyarakat," kata Masinton menjawab JPNN.com, Jumat (20/9). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menambahkan bahwa persoalan ini...
Penyebar video-foto syur berpakaian seragam ASN Pemprov Jabar ditangkap, Jumat (20/9). Foto: Bagus Ahmad Rizaldi/Antara jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menetapkan oknum pegawai honorer berinisial RI menjadi tersangka kasus penyebaran video dan foto syur yang berpakaian seragam PNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Wakil...