Capim Tak Lapor LHKPN Diloloskan, Pansel Dinilai Punya Misi Tertentu

JawaPos.com – Sebanyak 104 kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lulud uji kompetensi atau seleksi tahap dua yang telah dilakukan pada Kamis (18/7) lalu. Jumlah tersebut termasuk sembilan di antaranya perwira tinggi Polri.

Mereka antara lain, Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun, penugasan di Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Agung Makbul,

Kemudian, Analisis Kebijakan Utama Polri Irjen Pol Juansih, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri dan Kasespimma Sespimma Polri Irjen Pol Ike Edwin.

Namun sayangnya, beberapa di antaranya belum sepenuhnya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke KPK. Sebab Pansel Capim KPK tidak sepenuhnya mensyaratkan para kandidat untuk melapor LHKPN.



Kinerja Capim KPK pun dikritisi oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikhar Hadjar. Menurutnya, pelaporan LHKPN bisa menjadi alat ukur integritas Capim KPK.

Fikhar pun menyayangkan, kinerja Pansel Capim KPK yang tidak mementingkan pelaporan LHKPN berkaitan dengan integritas para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Dia menilai, ada misi tertentu yang tengah dijalankan oleh Pansel.

“Patut disayangkan Pansel Capim KPK dalam rangka mencari komisioner pemberantasan korupsi kok malah melewatkan tes yang berkaitan dengan integritas calon. Jika ini merupakan kesengajaan, maka patut disinyalir ada misi misi tertentu,” kata Fikhar kepada JawaPos.com, Selasa (23/7).

Fikhar menyebut, seharusnya pelaporan LHKPN menjadi prioritas Pansel dalam menyeleksi kandidat Capim KPK. Bukan malah hanya melampirkan bersedia untuk melaporkan LHKPN jika terpilih menjadi pimpinan KPK jilid V.

“Seharusnya laporan LHKPN lebih dulu, jika belum melaporkan seharusnya gugur sebagai calon dari kepolisian dan kejaksaan, demikian juga dari instansi lainnya,” tegas Fikhar.

Fikhar pun menegaskan, dengan Capim KPK yang tidak melaporkan LHKPN, maka dapat disebut kandidat tersebut tidak berintegritas. Bahkan, Fikhar meminta para kandidat yang berasal dari Polri dan Kejaksaan untuk mundur dari jabatannya.

“Jika ada kandidat dari Polri dan Kejaksaan Agung yang bagus, lebih bijaksana bisa dimanfaatkan di lembaganya. Karena itu lebih baik diambil yang sudah pensiun,” jelasnya.

Senada dengan Fikhar, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, indikator penilaian integritas Capim KPK dapat dilihat dari pelaporan LHKPN. Menurutnya, aneh jika Pansel tidak merujuk pelaporan LHKPN dalam menyeleksi Capim KPK.

“Jika dalam daftar nama tersebut ada yang berasal dari aparatur sipil negara, penyelenggara negara, dan penegak hukum, maka salah satu indikator penting yang bisa secara langsung dipantau oleh publik adalah kepatuhan LHKPN,” ucap Kurnia.

Jika ditemukan dari nama-nama tersebut ada yang tidak patuh melaporkan LHKPN, maka sudah semestinya Pansel tidak meloloskan pihak tersebut. “Karena bagaimanapun LHKPN adalah satu satu alat uji integritas dari seorang pejabat publik,” tukas Kurnia.

Menanggapi tudingan ini, anggota Pansel Capim KPK Hendardi langsung menepisnya.”Saya tidak perlu melayani gosip-gosip atau fantasi orang,” kata Hendari ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Sementara anggota Pansel Capim KPK Marcus Priyo Gunarto mengatakan, soal kepatuhan pejabat menyampaikan LHKPN pasti akan menjadi perhatian pansel. Tetapi setelah jumlah peserta mengerucut.

“Tahap sekarang baru dari sisi administratif dan pengetahuan calon dibidang tugas Komisioner KPK. Pansel akan minta rekam jejak kepada institusi terkait (BNN, BIN, BNPT, PPATK) termasuk kepatuhan pajak dan LHKPN pada posisi kurang lebih 40 orang, untuk kemudian dikerucutkan lagi sampai 20 orang,” kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada tersebut.

Menurut dia, kepatuhan menyampaikan LHKPN bagi pejabat yang diwajibkan merupakan bagian track record calon. Kalau sekarang seluruh calon dalam jumlah yang masih cukup banyak, Pansel tetap berpedoman pada syarat Calon Pimpinan KPK Pasal 29 yang antara lain mengatakan, untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika calon pimpinan KPK telah berposisi sebagai pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, lolos sampai posisi yang sudah mengerucut, tentu akan menjadi perhatian Pansel, karena ini bagian dari track record calon.

“Tidak hanya soal LHKPN, setiap informasi negatif itu tentu nanti akan diklarifikasi ke institusi yang berwenang. Langkah ini penting untuk dilakukan agar seseorang tidak dijatuhkan melalui persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu masukan secara tertulis dari masyarakat terhadap calon pimpinan KPK kami tunggu sampai dengan tanggal 27 Agustus,” imbuhnya.

Merujuk pada pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Selasa (2/7) lalu, yang diketahui baru melaporkan LHKPN dari institusi Polri sedikitnya baru dua nama, yakni Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongrekun.

Antam Novambar baru melaporkan LHKPN pada Juli 2019. Antam memiliki total harta kekayaan senilai Rp 6.647.673.793. Sedangkan, Dharma Pongrekum baru melaporkan LHKPN pada Mei 2019. Dharma memiliki total harta kekayaan senilai Rp 9.775.876.500.

Padahal, pelaporan LHKPN tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Polri. Namun, hingga kini belum sepenuhnya kandidat Capim KPK dari Polri menyerahkan LHKPN.

Untuk diketahui, Belum dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak menjadi alasan untuk lulus seleksi. Kandidat yang belum melaporkan LHKPN cukup melampikan surat keterangan untuk siap melaporkan LHKPN jika terpilih menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023.