Caleg DPR RI Tersangka, Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Polisi

JawaPos.com – Salah satu calon anggota DPR RI berinisial AY, telah menyandang status tersangka atas dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 20 Februari lalu kepada penyidik Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

Namun menurut penasihat hukum AY, Syafruddin, pihaknya keberatan dengan penetapan oleh penyidik Polres Tarakan kepada kliennya. Memang diakui Syafruddin, hingga Sabtu (9/3) lalu, kliennya belum juga memenuhi panggilan kepolisian.

Sepengetahuannya, sudah dua kali kliennya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, kliennya selalu berhalangan.

Tapi, hal itu menurutnya, tidak bisa disamakan dengan mangkir dari panggilan penyidik. Sebab AY memang punya agenda padat sebagai anggota DPR RI, dan setiap kegiatannya sudah terjadwal.



Sehingga untuk memenuhi panggilan kepolisian, juga harus menyesuaikan dengan dengan tugasnya di parlemen.

“Tapi saat panggilan ketiga dilayangkan polisi, status AY sudah dijadikan sebagai tersangka,” katanya dikutip dari Harian Rakyat Kaltara (Jawa Pos Group), Selasa (12/3).

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan mekanisme pemanggilan kliennya, terkait rentang waktu pemanggilan yang tidak sesuai mekanisme. Sehingga atas dasar alasan-alasan tersebut, Syafruddin menilai penetapan tersangka tidak sesuai prosedur. 

“Seharusnya kan tiga hari, tiga hari. Ini baru dua hari sudah dipanggil lagi, berarti tidak layak kan,” terangnya.

“Panggilan ketiga langsung dijadikan tersangka. Padahal seharusnya dipanggil, baru dijadikan tersangka. Tiga kali dipanggil secara patut tidak hadir, maka berikutnya baru sebagai tersangka. Ini baru dua kali dipanggil, tidak hadir, langsung dijadikan tersangka. Itu tidak patut, menyalahi prosedur, sehingga kita keberatan atas itu,” sesalnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa kliennya masih  tercatat sebagai anggota DPR RI. Sehingga prosedur pemanggilannya sebagai tersangka, harus mendapat izin Presiden.

“Jadi, kami protes untuk itu,” tegas pria yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.

Syafruddin sendiri mempersilakan apabila kepolisian tetap melakukan langkah-langkah hukum terhadap kliennya. Namun, pihaknya tidak tinggal diam.

“Kami akan protes sesuai dengan mekanisme yang ada, kalau perlu kami akan melakukan praperadilan,” tegas Syafruddin.

Ia menambahkan, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada istilah lex specialis yang mengatur tentang syarat-syarat pemanggilan terhadap yang tidak tunduk pada aturan ketentuan dalam KUHP. Selain itu, Syafruddin juga menilai, kliennya tidak melakukan pelanggaran pidana seperti pasal yang disangkakan, yakni diduga berkampanye menggunakan fasilitas negara.

“Kami menganggap itu bukan suatu tindak pidana. Coba lihat Pasal 280 Ayat (4) itu, itu bukan tindak pidana. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan AY itu yang disangkakan pada Pasal 280 Ayat (1) poin (h) itu adalah merupakan tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Yusuf membenarkan penetapan tersangka tersebut. Namun, ia enggan merincikannya kepada awak media sebelum mendapat izin Kapolres Tarakan.

Editor           : Estu Suryowati

Reporter      : jpg