Cak Imin: JK Orang NU yang Tidak Bisa Bawa Penumpang Banyak | JawaPos.com

Cak Imin: JK Orang NU yang Tidak Bisa Bawa Penumpang Banyak | JawaPos.com

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku bakal bersaing dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Cak Imin, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi yang dilakukan Partai Perindo terkait UU Nomor 7/2017 UU Pemilu Pasal 169 huruf (n). Pasal itu diuji karena menghalangi Jusuf Kalla (JK) untuk maju kembali pada Pilpres 2019. Sementera JK pun menjadi pihak terkait yang menawarkan diri dari gugatan tersebut.

Gedung MK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

“Pak JK lolos akan jadi saingan saya, tapi ya kita bersaingin secara fair saja siapa yang terbaik untuk negeri,” ujar Cak Imin di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Sabtu (21/7).

Walaupun JK adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Namun Cak Imin mengaku dukungan warga NU kepada dirinya lebih banyak dari JK. Bahkan Cak Imin berulang kali menjanjikan 10 juta suara bakal memilih Jokowi apabila dirinya menjadi cawapres.



“Pak JK kalau mobil Ferrari penumpangnya sedikit. Kalau saya Alphard. Mobilnya diisi banyak orang bisa. Jadi Pak JK itu NU yang tidak bawa penumpang NU besar,” katanya.

Cak Imin juga optimis bakal dipilih Jokowi menjadi cawapres. Sehingga dia sampai saat ini terus meyakinkan Jokowi untuk bisa memilihnya. Cak Imin juga tidak ingin berandai-andai seandainya Jokowi kembali memilih JK.

“Kita harus berpikir optimis. Sebelum janur kuning melengkung kita harus yakinkan terus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden JK melalui kuasa hukumnya Irman Putra Sidin mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi pihak terkait dalam gugatan Undang-Undang Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. JK dalam hal ini menjadi pihak terkait gugatan yang diajukan Partai Perindo pada pertengahan Juli lalu.

“Jadi hari ini, kami kuasa hukum bapak Drs Jusuf Kalla baik selaku warga negara, selaku wapres, mantan wapres, sekalu calon presiden, mengajukan diri ke MK untuk memberikan keterangan yang terkait mengenai perdebatan pasal 07 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wapres, apakah dua periode atau ada tafsir konstitusional lain,” Kuasa hukum JK, Irman Putrasiddin.

Menurut Irman, pengajuan sebagai pihak terkait itu dinilai penting mengingat JK menjadi orang yang berkepentingan langsung dengan gugatan tersebut. Irman sengaja tak mengajukan gugatan baru dengan alasan efesiensi waktu.

Alasan ini dilakukan, diakui Irman, lantaran tak ingin menutup mata jika terdapat sejumlah parpol yang ingin mencalonkan kembali JK dapat berpasangan dengan Jokowi pada Pilpres 2019.

Diketahui, Partai Perindo mengajukan uji materi ke MK , terkait Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu, yang menjelaskan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama.

Sebelum Perindo, gugatan dilayangkan oleh Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak) dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Mereka mengajukan gugatan ke MK terkait UU Pemilu agar Jusuf Kalla bisa menjabat sebagai wapres di periode ketiga.

Para penggugat yang mengaku penggemar JK ini meminta agar MK menafsirkan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Namun akhirnya MK menolak gugatan itu karena menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon.?

(gwn/JPC)