Bupati Pesisir Selatan Dinilai Tak Paham Etika Politik






JawaPos.com – Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menjadi perbincangan. Video yang memuat permintaannya agar sejumlah oknum berpakaian ASN untuk mendukung Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi), viral di dunia maya. Selain menuai reaksi dari ribuan netizen, pernyataan Hendrajoni juga turut dikomentari pengamat politik Najmudin Rasul.





Menurut Najmudin, aksi Hendrajoni sama saja membuat gaduh kontestasi politik di daerah. Apalagi Hendrajoni adalah kepala daerah yang seharusnya netral dalam bersikap.





“Sebagai kepala daerah dan aktor politik, seharusnya dia (Hendrajoni) membuat suasana politik kondusif, bukan sebaliknya,” kata dosen Universitas Andalas (Unand) itu, Rabu (26/9).





Najmudin menganggap aksi tersebut cerminan kurang pahamnya Bupati Pesisir Selatan dengan etika politik. Terlebih UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Ayat 2 melarang tim kampanye mengikutsertakan pejabat negara, struktural dan sebagainya. “Bawaslu juga harus pro aktif mencari kebenaran video ini,” bebernya.





Sebelumnya, viral di facebook video Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang terang-terangan meminta oknum berpakaian ASN untuk mendukung Jokowi. Dalam video berdurasi 40 detik itu, Hendrajoni terlihat menekankan agar penerima bantuan mengingat-ingat Jokowi sebagai pemberi bantuan.





“Ini dari siapa?” tanya Hendrajoni dalam cuplikan video. Lalu dijawab “dari Jokowi”. “Tau kan Jokowi? ingat ya. Bantuan sarana dan prasarana destinasi wisata sebesar Rp 320 juta, dari mana bantuan ini? dari Jokowi, ya” kata Hendrajoni mengulang-ngulang ucapan tersebut pada para penerima bantuan secara simbolis.






Terkait ini, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat. Dia tidak menjelaskan kapan kegiatan itu berlansung dan di mana lokasinya. Namun, ia membantah kampanye kepada ASN. “Bantuannya untuk Wali Nagari dari Pemerintah Pusat. Bukan untuk PNS,” jawab singkat Hendrajoni kepada JawaPos.com melalui pesan Whatshapp-nya.






Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan juga belum mau berkomentar banyak terkait viralnya video tersebut. Bawaslu belum menggubris apakah itu termasuk pelanggaran kampanye atau bukan.





“Bawaslu Pesisir Selatan sedang menelusuri informasi tentang video yang beredar,” jawab Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Erman Wadison melalui pesan Whatshappnya pada JawaPos.com.





(rcc/JPC)