Bupati Malang Kembali Tegaskan Netralitas ASN di Ajang Pilgub

Petugas Harus Kenali Karakteristik TPS

Bupati Malang Rendra Kresna.

KEPANJEN – Kesiapan jelang coblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang digelar besok (27/6) terus dilakukan. Dari hasil koordinasi antara jajaran pemerintah dan aparat pengamanan, kesiapan di lapangan sudah mencapai 99 persen. Selain itu, upaya menjaga aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dalam pesta demokrasi juga Pemkab Malang lakukan.

”Yang perlu kami tekankan kembali terkait netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang,” tegas Bupati Malang Rendra Kresna kemarin (25/6).

Dia menjelaskan, berbeda dengan aparat TNI maupun Polri, ASN masih memiliki hak memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah.

”Namun, ASN dilarang terlibat dalam aktivitas kampanye dan kegiatan kontestan yang berpartisipasi langsung dalam pemilihan,” terang Rendra.

Soal kesiapan di Kabupaten Malang, bupati yang juga ketua DPW Partai Nasdem Jatim itu memastikan, masyarakat juga sudah siap menyukseskan Pilgub 2018.



Ditemui usai mengikuti video conference dengan jajaran pemerintah pusat seperti Kemenkum HAM, Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, KPU, serta Bawaslu RI, Rendra menuturkan kesiapan 3.895 TPS yang menjadi tempat pemilih menyalurkan hak politiknya.

”Termasuk untuk TPS-TPS yang lokasinya relatif sulit dijangkau, kami juga sudah koordinasikan dengan camat dan desa, termasuk petugas keamanan, supaya lebih terkondisikan,” beber Rendra.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menambahkan, sejak Jumat lalu (22/6) pihaknya menyiagakan 2/3 kekuatan anggota Polres Malang guna mengawal jalannya pilgub besok.

”Pengecekan final sudah selesai, kemarin kami juga sudah menggelar apel khusus PAM pengamanan pilgub. Sedangkan untuk anggota Polri di lapangan, kami minta fokus mengenali betul karakteristik TPS yang mereka amankan,” terang Ujung.

Meski tidak menyebutkan secara spesifik daerah mana saja yang memiliki potensi konflik, perwira dengan dua melati di pundak itu mengimbau agar aparat tetap siaga.

Ada tiga aspek yang menjadi penilaian, yakni sejarah konflik di TPS, penguasaan medan, serta penguasaan terhadap alur pelaksanaan pemilihan.

”Tiga aspek ini harus dipahami supaya anggota di lapangan bisa memetakan dan mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” jelas Ujung.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 3.895 TPS yang ada di Kabupaten Malang, 10 di antaranya masuk dalam kategori rawan 1. Dikategorikan rawan bukan karena daerahnya yang rawan terjadi konflik, tapi kondisi geografis TPS-nya relatif sulit dijangkau jika dibandingkan daerah-daerah lainnya. Lokasinya tersebar di beberapa kecamatan seperti Poncokusumo, Lawang, Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, dan wilayah pinggiran lainnya.

Jumlah petugas yang disiagakan di TPS rawan 1 ini pun berbeda dengan TPS pada umumnya.

”Jika di TPS kategori normal, satu petugas menjaga 6–7 TPS. Lalu, TPS kategori rawan, satu petugas menjaga 3–4 TPS ditambah tenaga pengamanan dari linmas serta TNI,” tukas Ujung.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Achmad Yani
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Humas Pemkab Malang