Bupati Definitif Tinggal ”Stempel” Gubernur

KEPANJEN – Jabatan bupati Malang definitif bagi Wakil Bupati Sanusi tinggal selangkah lagi. Ini setelah Mei lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ketok palu menonaktifkan Bupati Malang Rendra Kresna. Artinya, secara legal, Sanusi sudah bisa dilantik sebagai bupati secara definitif. Kuncinya tinggal rekomendasi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Nah, untuk proses agar segera dapat ”stempel” gubernur sebagai kepanjangan tangan mendagri itu, hari ini (12/6) Pemkab Malang mengirim surat ke gubernur.

Sanusi menjelaskan, pihaknya masih belum menerima tembusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengangkatan dirinya menjadi bupati definitif. ”Itu kewenangannya mendagri, bukan kami yang mengusulkan,” kata Sanusi.

Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penunjukan bupati definitif menjadi kewenangan mendagri dan pelantikannya menjadi ranah dari gubernur.

Sementara terkait dengan penunjukan wakil bupati, Sanusi menyerahkan hal tersebut kepada koalisi partai pengusungnya saat maju pada Pilkada 2016 lalu. ”Mekanisme itu menjadi kewenangan koalisi partai, siapa pun yang ditunjuk saya tinggal menerima,” sambungnya.



Sanusi menuturkan bahwa surat inkracht (berkekuatan hukum tetap) terkait status Rendra Kresna baru dia terima kemarin (11/6). Karena itu, hari ini (12/6) rencananya sekretaris daerah akan menyerahkan surat tersebut kepada gubernur Jawa Timur sebagai salah satu syarat untuk penetapan bupati definitif.

Lantas, bagaimana dengan posisi wakil bupati? Sanusi menyerahkan pada partai pengusungnya saja. ”Terserah partai, saya sifatnya hanya menerima siapa pun yang direkomendasikan (parpol) pengusung,” tandas pejabat asal Gondanglegi ini.

Yang jelas, selama menjadi Plt bupati dalam waktu tujuh bulan belakangan ini, Sanusi menuturkan bahwa dirinya tidak menemui kendala berarti dalam menjalankan roda pemerintahan.

”Perlu ada wakil atau tidak itu relatif, tergantung situasi. Kalau memang masih dimungkinkan ya ada wakil, kalau tidak ya tidak ada,” tukasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menuturkan bahwa penunjukan wakil bupati merupakan kewenangan dari partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih. Yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). ”DPRD hanya menunggu saja, kan Pak Sanusi juga belum dilantik sebagai bupati definitif,” kata Hari saat ditemui di sela Paripurna DPRD kemarin (11/6).

Hari menambahkan, salah satu syarat penunjukan wakil bupati yakni sisa jabatan yang tidak boleh kurang dari 18 bulan. ”Kalau dilantiknya Februari 2016, maka habisnya Februari 2021. Terhitung 18 bulan batasnya sampai September mendatang,” terang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Adapun proses penetapan Sanusi menjadi bupati definitif menjadi kewenangan penuh dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun yang menjadi dasar hukum penetapan status definitif tersebut adalah putusan Pengadilan Tipikor yang di dalamnya disebutkan mengenai pencabutan hak politik pada bupati sebelumnya. ”Hak prerogatifnya ada pada gubernur nanti yang melantik atas nama mendagri,” sambung Hari.

Penetapan status definitif bupati Malang, masih kata Hari, merupakan hal yang krusial, baik secara birokrasi maupun regulasi. ”Kalau di birokrasi soal mutasi jabatan dan peningkatan jenjang karir pegawai. Kalau dengan kami kaitannya dengan penetapan (peraturan daerah),” jelas Hari.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyuntunting : Abdul Muntholib