Buntut Penolakan terhadap Petugas dari KLHK, Rendra Kecewa Sikap Oknum LMDH

Rendra Kresna.

KEPANJEN – Masih berlanjutnya polemik pengelolaan hutan di Malang Selatan disayangkan Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna. Orang nomor satu di Kabupaten Malang itu juga mengikuti perkembangan polemik tersebut. Kabar adanya penolakan dari oknum yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumbermanjing Wetan terhadap petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamis lalu (12/7), juga sudah dia dengar.

”Seharusnya tidak boleh seperti itu, izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini program nasional yang tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Akan sangat rugi kalau kemudian LMDH tidak mendukung program ini,” jelas Rendra saat ditemui di Pringgitan Pendapa Agung, Kabupaten Malang, kemarin (13/7).

Dia lantas mengingatkan jika program IPHPS dari KLHK tersebut dirancang untuk memberikan kekuatan hukum bagi petani dalam mengelola hutan milik negara.

”Kalau (petugas) ditolak, justru itu menjadi tanda tanya besar buat saya, apakah ada pihak yang mengompori warga dengan informasi yang salah sehingga masyarakat bergejolak,” sambung Rendra sembari mengerutkan dahi.

”Saya akan panggil LMDH, termasuk juga Perhutani KPH Malang untuk memastikan apakah betul (penolakan) ini dari LMDH atau justru oknum,” tambah dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan yang dilakukan Kamis lalu (12/7) menjadi batu sandungan untuk penyelesaian polemik pengelolaan hutan di Malang Selatan. Sebelumnya, sudah ada kepastian jika KLHK RI bakal menengahi problem yang terjadi.

Mereka menurunkan tim khusus untuk melakukan pengukuran terhadap batas wilayah hutan. Jadi, ke depan tidak ada lagi masalah antara Perhutani KPH Malang dan 9 kelompok tani hutan (KTH) di Kabupaten Malang. Sejak bulan lalu, masalah tersebut diketahui telah mencuat.

Polemik pengelolaan 19 pantai menjadi muaranya. Pengukuran batas wilayah pengelolaan hutan diperlukan sebagai salah satu instrumen di dalam rencana pengelolaan hutan (RPH). Dokumen itulah yang bisa dijadikan dasar 9 KTH untuk mengelola 19 pantai di Kabupaten Malang. Nah, pengukuran batas wilayah tersebut sudah dimulai tim dari KLHK sejak Kamis (12/7). Dari total luas lahan 5.955 hektare, mereka mencicil 2.000 hektare yang diukur.

Lokasinya berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Karena ditolak oknum LMDH, pengukuran batal dilakukan. Upaya diskusi darurat pun sempat dilakukan hingga Kamis malam (12/7). Ada perwakilan dari LMDH Sumbermanjing Wetan, Perhutani, dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) yang hadir. Wakil Administratur Perhutani KPH Malang Ahmad Fadil menyampaikan beberapa poin hasil diskusi darurat tersebut.

Menurut dia, LMDH Sumbermanjing Wetan merasa tak bisa dikesampingkan. Sebab, organisasi mereka juga memiliki badan hukum dan akta notaris.

”Menurut mereka (LMDH), nama-nama penerima SK IPHPS yang diajukan ke KLHK tidak seluruhnya merupakan warga Sumbermanjing Wetan,” tambah Fadil.

Di samping itu, LMDH juga masih mempertanyakan kekuatan hukum dari dua organisasi yang mengatur satu lokasi. ”Poin berikutnya, tentang dua payung hukum yang bergerak di lokasi yang sama, yakni LMDH dan KTH,” tambah Fadil.

Jika tidak ada halangan, hari ini (14/5) tim dari Satreskrim Polres Malang juga bakal datang guna memantau situasi di lapangan. ”Ya, kami akan datang untuk menindaklanjuti laporan warga,” tambah Kanit Tipidkor Polres Malang Iptu Sutiyo.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Falahi Mubarok