BPKP Yes, Polisi…

MALANG KOTA – Bagi masyarakat yang ingin Jembatan Kedungkandang segera dibangun, bisa saja kecewa. Sebab, ada celah bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gagal memulai proyek senilai Rp 75 miliar itu pada 2020.

Wali Kota Malang Sutiaji mengklaim sudah mengantongi legal opinion yang selama ini menjadi syarat untuk melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Tapi, legal opinion itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bukan dari Polres Malang Kota yang mengusut dugaan adanya kerugian negara di proyek tersebut.

Cukup kuatkah legal opinion BPKP yang dijadikan rujukan oleh pemkot? Bagaimana jika proyek sudah berjalan, kemudian polres menemukan bukti adanya kasus dugaan kerugian negara di proyek tersebut?

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pihaknya yakin bahwa legal opinion yang dikantongi sudah kuat untuk melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. ”Kalau (legal opinion) itu sudah.

Kami sudah mengantongi itu dan kami minta fatwa ke semua bidang hukum. Tidak ada masalah, ya dilanjutkan,” tutur Sutiaji ketika dialog publik bertajuk ”Satu Tahun Pembangunan Kota Malang” yang digelar Malang Peduli Demokrasi (MPD) di Hotel Pelangi kemarin (18/11).

Sutiaji mengatakan, legal opinion itu sudah diterima sejak beberapa hari lalu. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) selaku leading sector-nya juga sudah mendapatkan analisis konstruksi dari BPKP.

Meski begitu, Sutiaji akan terus menguatkan dasar hukum untuk kelanjutkan proyek Jembatan Kedungkandang. ”Kami terus mencari dasar hukumnya. Apalagi di sana ada makam KH Malik, ya itu kan perlu pembahasan terus,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Pada APBD 2020, proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dianggarkan Rp 75 miliar. Dia menegaskan, dana tersebut akan terserap. Bahkan, dia menyiapkan lelang proyek pada Januari 2020.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dirancang sejak 2012 lalu, ketika wali Kota Malang dijabat Peni Suparto. Total biaya pembangunannya membutuhkan dana sekitar Rp 133 miliar. Rinciannya, sekitar Rp 54 miliar untuk pembebasan lahan, sedangkan Rp 79 miliar untuk biaya konstruksi pembangunannya.

Pada 2012, pemkot mampu menuntaskan pembebasan lahan. Namun, ketika memasuki masa pengerjaan pada 2013, kontraktor PT Nugraha Adi Taruna (NAT) tidak mampu menuntaskannya. Pada akhir 2013 lalu, kontraktor kabur sebelum merampungkan pengerjaannya.

Padahal, PT NAT sudah mengambil uang muka Rp 7 miliar dari dinas pekerjaan umum dan pengawasan bangunan (kini disebut DPUPR). Tapi, pantauan wartawan koran ini di lokasi, saat itu hanya terpasang besi tulangan penyangga jembatan.

Kemudian pada 2014, 2015, dan seterusnya, pemkot selalu mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek Jembatan Kedungkandang. Tapi, tidak pernah terserap karena belum ada legal opinion-nya.

Pada 2013 lalu, audit BPKP menemukan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 11,5 miliar. Sebab, kontraktor sudah menerima uang muka Rp 7 miliar, tapi tidak menjalankan kewajibannya menyerahkan uang jaminan Rp 7 miliar dan jaminan pelaksanaan Rp 2,7 miliar (sekitar 5 persen dari nilai proyek Rp 54 miliar), belum dipenuhi.

Dugaan kerugian negara versi BPKP itulah yang dijadikan dasar kepolisian untuk melakukan penyelidikan pada 2013 lalu. Namun, hingga saat ini polisi belum menemukan dua alat bukti untuk meningkatkan statusnya ke penyidikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan, pihaknya belum mendapatkan draf legal opinion. ”Belum sama sekali. (Legal opinion) itu kami minta sampai sekarang, tapi belum kami terima,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Menanggapi pernyataan legislator yang belum menerima legal opinion dari pemkot, Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto mengatakan, pihaknya justru menunggu permintaan dari dewan. ”Bergantung permintaan dewan maunya kapan? Kalau hasil BPKP ya dinas PU yang tahu,” kata pejabat eselon II A Pemkot Malang itu.

Polres Masih Kaji Penerbitan Legal Opinion

Sementara itu, Kapolres Kota Malang AKBP Dony Alexander yang ikut hadir di acara itu mengatakan, masih dalam proses pembahasan. ”Ya, kami masih proses pembahasan. Intinya, prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah. Baik dari kebijakan pemerintah maupun pelayanan publik,” jelas dia.

Saat ini saja, pihak Polres Malang Kota masih akan mengajukan audit investigasi ke BPKP terkait Jembatan Kedungkandang.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan, hingga kini tidak ada permintaan legal opinion dari Pemkot Malang. Informasi yang diperoleh Komang, kasus dugaan korupsi di proyek Jembatan Kedungkandang tidak hanya ditangani satu institusi. ”Yang saya tahu, dulu yang menangani itu KPK. Bareskrim Polri juga ada. Tapi, untuk penanganan di Polres Malang Kota, nanti saya cek dulu ya,” katanya beberapa waktu lalu.

Apakah memungkinkan dikeluarkannya legal opinion? Komang mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan. Sebelum mengeluarkan legal opinion, institusi itu harus mengukur hasil penyelidikan. ”Setelah itu dilakukan gelar perkara. Melalui gelar perkara itulah baru bisa diputuskan, apakah perlu dilanjutkan atau tidak (penyelidikannya),” katanya.

Pakar: Kalau Hanya dari BPKP, ya Kurang Kuat

Terpisah, dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin SAp MPA menilai, tidak masalah jika pemkot hanya mengantongi legal opinion dari BPKP. Namun jika ingin aman, dia menyarankan pemkot meminta juga legal opinion dari Polres Malang Kota.

Sebab, polres merupakan aparat penegak hukum (APH) yang sebelumnya menangani kasus dugaan kerugian negara di proyek Jembatan Kedungkandang. ”Kalau hanya dari BPKP, ya tidak kuat,” kata dia.

Menurut Andhyka, kepastian hukum dari polres sangat perlu. Memang ada kemungkinan kasus tersebut sudah ditutup. ”Perlu ada kejelasan dari kepolisian. Apakah pembangunan ini ada penyelewengan atau tidak,” katanya.

Jika pembangunan dilanjutkan dan di tengah jalan ternyata polisi menemukan bukti penyelewengan, menurut Andhyka, proyek ini bisa mandek. ”Ya bisa mangkrak lagi,” tuturnya.

Andhyka memaparkan, BPKB memang berhak mengeluarkan legal opinion. Namun, hanya terkait keuangan. Misalnya apakah keuangan sudah sesuai perencanaan atau tidak.

Pewarta : Sandra Desi, Eri
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan