BPJS Warning RS yang Lambat Update Akreditasi

LAWANG – Tiga rumah sakit (RS) di Kabupaten Malang terlambat dalam memperbarui akreditasi. Tiga tempat yang dimaksud, yakni RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat, RSUD Lawang, dan RSUD Kanjuruhan. Seharusnya ketiga RS itu memperpanjang akreditasinya sebelum 31 Desember 2018. Yang terjadi, proses memperbarui salah satu syarat administrasi itu baru dilakukan pada bulan ini. Kondisi tersebut sempat membuat beberapa pihak ketar ketir. Lantaran, pembaruan akreditasi merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki RS untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

”Memang benar kalau status akreditasi empat rumah sakit (tiga di kabupaten, satu di kota) berakhir pada 2018, tapi mereka sudah berkomitmen untuk memperpanjang, jadi pelayanan tetap berlanjut,” terang Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang Hendry Wahjuni. Ditemui di sela-sela akreditasi RSJ dr Radjiman Wediodiningrat, Indri–sapaan akrabnya– memastikan jika status akreditasi yang kedaluwarsa tidak akan memengaruhi pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Dengan dasar itu, dia berharap masyarakat tidak resah.

Soal klaim, dia memastikan jika pihaknya tetap disiplin memenuhi kewajiban itu. ”Semua tetap kami bayar tepat waktu karena mereka sudah berkomitmen untuk memperpanjang akreditasinya, termasuk jadwal survei oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) juga sudah dilaporkan kepada kami,” beber Indri. Jadwal survei untuk ketiga rumah sakit tersebut rencananya dimulai pada pertengahan bulan ini. Tanggal 14–18 Januari untuk RSJ dr Radjiman Lawang, 15–18 Januari (RSUD Lawang), dan 7–9 Februari (RSUD Kanjuruhan).

Berkaca molornya pembaruan akreditasi itu, dia berharap semua RS bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari. ”Minimal 6 bulan atau paling lambat 3 bulan sebelum akreditasi kedaluwarsa, rumah sakit harus segera melakukan pengurusan untuk memperbaruinya,” tambah Indri. Senada dengan dia, Direktur Utama RSJ dr Radjiman Wediodiningrat Lawang  dr Siti Khalimah SpKJ MARS memastikan bila pelayanan terhadap pasien BPJS di rumah sakitnya tidak mengalami kendala.

”Kami pastikan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Wiwin–sapaan akrabnya. Khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa, tiap bulannya rata-rata klaim BPJS yang mereka terima Rp 6 miliar. Jika sebelumnya RSJ Lawang mendapat predikat akreditasi paripurna, tahun 2019 ini Wiwin optimistis pihaknya bisa meraih akreditasi internasional atau bintang enam.

”Tentu saja harus kami imbangi dengan pelayanan mutu dan keselamatan pasien yang prima,” kata mantan direktur medik dan keperawatan RS dr Marzuki Mahdi Bogor tersebut. Jika sukses dan lolos persyaratan, RSJ Lawang akan menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah yang mengantongi akreditasi internasional dari KARS.

Untuk meraih tujuan itu memang bukan tugas mudah. Total ada 1.300-an elemen yang dinilai sebelum predikat tersebut bisa didapat. ”Aspek yang dinilai pun kompleks, mulai dari dokumen, kelengkapan sarana-prasarana, kesesuaian kemampuan (skill) dari staf hingga pelayanan pada pasien,” tutup Wiwin.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor          : Dwi Lindawati
Penyunting           : Bayu Mulya