BPHTB dan PBB Masih Dominan

KEPANJEN – Pendapatan daerah dari sektor bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih mendominasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Dr Purnadi merinci bila sampai Agustus lalu, pendapatan dari sektor BPHTB telah melampaui target dalam APBD. ”Target awal kami di APBD induk untuk BPHTB sebesar Rp 65 miliar, capaiannya sudah Rp 75 miliar,” kata dia.

Atas kondisi itu, target dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019 pun bertambah menjadi Rp 107 miliar. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Purnadi menuturkan bahwa pembebasan lahan tol Malang–Pandaan (Mapan) menjadi penyumbang terbesar dalam pajak BPHTB.

”Kurang lebih 10 persen dari keseluruhan target dari BPHTB,” terangnya. Selain transaksi jual beli, pendapatan BPHTB juga dipengaruhi karena terjadinya transaksi waris, hibah, dan wasiat.

Sementara posisi kedua pendapatan terbesar, Purnadi menambahkan, yakni dari sektor PBB. Dalam APBD induk, bapenda menargetkan pendapatan dari sektor tersebut sebesar Rp 64 miliar. ”Sampai bulan ini (September) capaiannya sudah 93 persen atau Rp 59,5 miliar,” sambung mantan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) tersebut.

Secara keseluruhan, target pendapatan yang telah dicapai bapenda sampai September telah mencapai 75 persen dari target Rp 325 miliar. Selain BPHTB dan PBB, Purnadi menuturkan bahwa sektor pendapatan juga didukung oleh 8 sektor pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), mineral dan batu, dan parkir. Dari target Rp 96,6 miliar, sampai akhir Agustus capaiannya sudah Rp 75 miliar dengan realisasi 72,8 persen.



Sementara itu, untuk menggenjot potensi pendapatan asli daerah (PAD), Bupati Malang H.M. Sanusi berharap banyak kepada para investor dari berbagai bidang. Khususnya untuk mengangkat potensi yang dimiliki Kabupaten Malang.

”Berbagai kemudahan sudah kami persiapkan agar para investor tertarik untuk menanamkan modal di sini (Kabupaten Malang), kalau mereka datang otomatis ada pajak juga yang masuk ke kabupaten,” kata dia.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger Semeru, serta operasional tol Mapan yang rencananya akan berjalan normal pada 2020 digadang-gadang menjadi pintu gerbangnya.

”Dengan dibukanya akses berskala nasional tersebut, peluang untuk bisnis pariwisata maupun ekonomi sudah pasti akan berkembang pesat,” beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Dengan dasar itu, dia berharap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memberi kemudahan lagi dari sektor perizinan.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya