Bolo Abah Anton dan Pentolan Arema Berebut Kursi PDAM. Siapa yang Layak?

MALANG KOTA – Setelah hampir setahun kosong, kini jabatan direktur utama (dirut) PDAM Kota Malang bakal terisi. Setidaknya, sudah ada dua kandidat yang siap memperebutkan kursi pucuk pimpinan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal ”basah” itu. Siapa saja mereka dan program apa yang bisa dinikmati sekitar 100 ribu pelanggan PDAM?

Sumber Jawa Pos Radar Malang menyebutkan, ada tiga kandidat yang namanya disebut-sebut bakal mengikuti seleksi calon dirut PDAM. Yakni politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Damanhuri, Manajer Arema era 1997–1998 M. Hasan Buralam, dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto.

Meski belum ada kepastian kapan seleksi calon dirut PDAM digelar, Damanhuri dan Buralam sudah menyatakan kesiapannya. Sementara Ade yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu membantah berniat mengikuti seleksi calon dirut PDAM.

Ketika dikonfirmasi, Damanhuri yang dikenal dekat dengan mantan wali Kota Malang Moch. Anton itu membenarkan rencananya mengikuti seleksi calon dirut PDAM. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan berkas pendaftaran. Seperti legalisasi ijazah terakhir.

”Tahu dari mana? Iya, berminat untuk itu (daftar seleksi dirut PDAM),” kata pria yang juga menjadi pengusaha di bidang pertanian ini, kemarin (13/11).



Wakil ketua DPC PKB Kota Malang itu menambahkan, dirinya tidak asal maju dalam ”perebutan” orang nomor 1 di PDAM tersebut. Tapi punya beberapa alasan untuk maju. Jika nantinya terpilih menjadi dirut PDAM, dia berjanji akan menyediakan pasokan air melimpah untuk pelanggan. Caranya dengan menggandeng PDAM Kota Batu dan Kabupaten Malang yang sudah memiliki sumber mata air sendiri.

”Sementara Kota Malang ini kan nggak punya mata air. Jadi harus ke daerah lain untuk bisa menenuhi kebutuhan pelanggan,” tutur mantan wakil ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang itu.

Menurut Damanhuri, kebutuhan air di Kota Malang terus naik tiap tahunnya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pertumbuhan hotel dan perumahan, berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih.

”Ini harus dicarikan solusinya. Kalau saya (jadi dirut PDAM), akan menerapkan tadi (ambil air dari daerah tetangga dengan sistem kerja sama),” terang anak buah Anton di kepengurusan DPC PKB Kota Malang itu.

Apakah siap mundur dari kepengurusan DPC PKB? Damanhuri menegaskan, pihaknya tidak keberatan. ”Saya siap (melepas status kader partai), jika itu menjadi persyaratannya,” tandas pria empat anak ini.

Larangan politikus maupun birokrasi menjabat dirut PDAM tidak hanya diberlakukan kali ini saja. Tapi juga sebelumnya. Ketika Jemianto (mantan dirut PDAM) mengikusi seleksi calon dirut, juga diminta melepas jabatannya. Kala itu, Jemianto yang menjabat kepala Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mengajukan pengunduran diri. Juga pensiun dini dari aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Ade Herawanto hanya menanggapi santai saat dikonfirmasi terkait mencuatnya nama dia sebagai salah satu kandidat dirut PDAM. ”Itu hoax. Sampai istri saya juga tanya soal kabar itu,” kata frontmant d’Kross ini.

Pejabat eselon II-B Pemkot Malang itu menegaskan, hingga kini pihaknya belum ada niatan untuk mengikuti seleksi calon dirut PDAM. Apalagi, saat ini masih menjabat sebagai kepala BP2D Kota Malang. Ade mengaku masih disibukkan dengan persiapan lelang kinerja yang digagas Wali Kota Malang Sutiaji.

”Saya masih menyiapkan bahan presentasi (lelang kinerja),” terangnya.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, Hasan Buralam mengakui, dirinya siap mengikuti seleksi calon dirut PDAM. ”Saya juga sudah siapkan berkas pendaftaran. Tinggal tunggu kapan dibukanya,” ungkap pria yang berprofesi sebagai advokat ini.

Dia menambahkan, dirinya juga sudah punya program untuk membangun PDAM Kota Malang. Yakni melakukan sinergi dengan dua PDAM di Malang Raya. Yakni PDAM Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dalam hal ini bakal ada memorandum of understanding (MoU) antar-PDAM Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

”Nggak bisa sendirian (bangun PDAM Kota Malang), karena kami nggak punya mata air melimpah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Kota Malang Dra Rinawati MM menyatakan, hingga kini pihaknya belum ada pembahasan terkait seleksi calon dirut PDAM. ”Saya justru tidak tahu soal ini (seleksi calon dirut PDAM),” kata perempuan yang juga merangkap sebagai pengawas PDAM Kota Malang itu.

Meski begitu, Rina membenarkan bahwa saat ini posisi dirut PDAM masih kosong. Sejak Jemianto (dirut lama) pensiun awal Desember 2017 lalu, jabatan dirut PDAM masih dirangkap oleh Anita Sari. Jadi selain menjadi direktur administrasi dan keuangan, Anita Sari juga merangkap jadi Pjs Dirut PDAM. Dengan demikian, hampir setahun ini atau 11 bulan belum ada seleksi calon dirut PDAM.

Lantas, kapan seleksi calon dirut PDAM digelar? Rina mengisyaratkan, paling lambat Februari 2019 sudah ada dirut baru. Sebab, masa tugas Anita Sari sebagai Pjs dirut PDAM tinggal beberapa bulan lagi.

”Jabatannya berakhir Februari 2019. Jadi sebelum Februari 2019, bisa ada direktur utama definitif. Tapi bisa juga diperpanjang pelaksana tugasnya,” imbuhnya.

Mengenai siapa yang cocok menjabat dirut PDAM, Rina memasrahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Malang Sutiaji. ”Kalau soal itu tanyakan wali kota saja, karena pemegang saham di PDAM itu adalah wali kota,” pungkasnya.

Pewarta : Irham Thoriq, Imam Nasrodin
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan