Berawal ‘Surat Cinta’ untuk Wali Kota

MALANG KOTA – Satu per satu penyebab kenapa penganggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kota Malang 2015 berujung masalah mulai terkuak. Salah satunya, ternyata ada ”surat cinta” yang dilayangkan M. Arief Wicaksono, mantan ketua DPRD Kota Malang, kepada Wali Kota Malang Moch. Anton pada 2015. Surat atas nama DPRD itu berisi permohonan percepatan pembangunan Jembatan Kedungkandang. Disebut ”surat cinta” karena alasan percepatan pembangunan jembatan itu setelah anggota dewan mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Gara-gara jembatan belum digarap, selalu terjadi kemacetan.

Nah, karena ”rasa cinta” pada rakyat tersebut, Arief saat itu meneken surat permohonan ke wali kota agar proyek jembatan tersebut dianggarkan lagi. Padahal, saat surat itu dilayangkan, kasus hukum proyek Jembatan Kedungkandang belum tuntas. Dugaan ada penyimpangan dana sejak proyek yang digarap PT Nugraha Adi Taruna (NAT) mulai 2013 itu masih ditangani Polres Malang Kota.

Anton mengakui, dirinya sudah menerima surat itu. Namun, dia tidak meresponsnya. Setelah dibaca, surat itu dia abaikan begitu saja.

”Suratnya ada dua, sekarang ada di kantor (balai kota) dan rumah dinas. Saya tetap menyimpan surat itu dan tidak menanggapinya,” ungkap Anton saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang kemarin pagi (16/8).

Lantas, kenapa surat dari Arief itu tidak direspons? Anton menyatakan, dirinya mengetahui proyek Jembatan Kedungkandang masih dalam proses hukum. Karena itu, dia tidak berani memberikan persetujuan untuk menganggarkan jembatan tersebut. Dia khawatir berpotensi melanggar hukum.

”Saya tidak turuti surat itu. Kecuali jika ada kajian atau telaah teknis mengenai proyek itu, ya saya disposisi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lantas, kenapa pada akhirnya Jembatan Kedungkandang tetap dianggarkan senilai Rp 30 miliar di APBD-P 2015? Anton menyampaikan, ada desakan kuat dari dewan. Namun, dia tidak menyebut desakan apa yang dimaksud.

Dari sumber koran ini menyebut, desakan itu berupa ancaman jika waktu itu tidak menganggarkan Jembatan Kedungkandang, program pemkot lain terancam tidak disahkan dewan. Anton akhirnya mengalami dilema. Satu sisi batas waktu pengesahan APBD-P waktu itu sudah mepet. Namun, di sisi lain penganggaran tersebut berpotensi masalah hukum. Sebab, proyek itu masih terbelit kasus hukum. Selain itu, belum ada detail engineering design (DED) yang baru. Di saat dilemma itu, Anton akhirnya memilih meloloskan anggaran tersebut. Dia tidak mau mengorbankan proyek-proyek yang lebih besar.

”Kalau tidak ditandatangani (penganggaran proyek jembatan), ya kasihan masyarakat sehingga harus didok,” kenang alumnus ITN Malng ini, lalu menebar senyum.

Meski sudah didok, toh akhirnya, Anton menambahkan, anggaran Rp 30 miliar itu dibatalkan. Dananya dialihkan untuk program pendidikan dan kesehatan pada APBD berikutnya. Meski anggaran dibatalkan, ternyata masih saja ada masalah hukum. Sebab, selama proses penganggaran APBD-P 2015 itu, ada dugaan suap yang dilakukan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Malang Jarot Edy Sulistyono kepada Arief. Nilai suapnya Rp 700 juta. Selain itu, juga ada kasus suap lain dari Hendrawan Maruzzaman, komisaris PT ENK Jakarta, ke Arief dengan nilai Rp 250 juta. Atas dua perkara ini, Jarot, Arief, dan Hendrawan, telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) per Kamis (10/8).

Akibat kasus ini pula, Anton harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Senin lalu (14/8). ”Ya kami menuruti undangan dari KPK saja,” jelas suami dari Dewi Farida Suryani ini.

Selama pemeriksaan, pria kelahiran tahun 1965 ini membeberkan, pertanyaan berkutat di proyek Jembatan Kedungkandang. Anton juga ditanya apakah mengenal tiga tersangka kasus suap, yakni M. Arief Wicaksono, Jarot Edy Sulistyono, dan Hendrawan Maruzzaman.

”Ya, saya hanya kenal Pak Arief dan Pak Jarot. Kalau Hendrawan, saya tidak tahu,” jawab dia.

”Tapi, mengenai suap dari Pak Jarot, saya tidak tahu selama ini,” tegas Anton.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Grafis: Yudho Asmoro