Berapa Mahar Jadi Peserta Pilkada? Ini Jawabannya

MALANG KOTA – Jika Anda tak memiliki uang relatif banyak lebih baik mundur untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, ”mahar” menjadi orang nomor satu di sebuah daerah relatif banyak.

Bahkan, jumlah uang yang harus disiapkan bisa lebih dari Rp 20 miliar untuk di tingkat kota maupun kabupaten. Hal ini yang disampaikan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012–2015 Bambang Widjojanto (BW) di sela-sela acara seminar nasional penegakan hukum dan bedah buku miliknya berjudul Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW di ruang sidang senat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kemarin (9/12).

”Menjadi kepala daerah itu mahal ’maharnya’, ada penelitian yang menyatakan kalau butuh lebih dari Rp 20 miliar. Ini salah satu yang mendorong terjadinya tindak korupsi,” kata Bambang.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan dari gaji kepala daerah dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan atau selama 5 tahun, belum bisa mengembalikan modal tersebut. Jadi, tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

”Akar masalahnya cost politik yang tinggi tadi,” ucapnya.



Tak hanya itu, masih kata dia, kedekatan lembaga penegak hukum dengan dunia politik juga menjadi persoalan sendiri. Karena penegakan hukum, terutama kasus korupsi, diperkirakan akan berjalan lambat. ”Akibatnya, kepentingan publik dinomorduakan,” tandasnya.

Selain itu, Bambang melanjutkan, upaya pelemahan penegak hukum, terutama KPK, juga terus dilakukan oknum tertentu. Seperti diserang dengan berbagai fitnah. Jadi, kredibilitasnya turun di mata publik. ”Bahkan ada juga gerakan bahwa korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, hal tersebut juga dilemahkan dengan minimnya pengalaman penegak hukum dalam era korupsi reformasi. Sebab, kegiatan tidak terpuji ini dilakukan oknum di berbagai lembaga.

Misalnya korupsi e-KTP, hampir semua lembaga ada oknum yang diduga ikut melakukan korupsi. ”Kalau Orde Baru korupsinya di istana, ada bigman-nya. Sekarang kan berjamaah,” imbuh pria yang akrab disapa BW ini.

Sedangkan dalam buku terbitan Intrans Publishing tersebut menceritakan tentang pengalamannya selama mengemban amanah di KPK. Bahan-bahan dalam buku tersebut juga dari kegiatannya selama di KPK. ”Saya nggak pernah menyerahkan apa pun (termasuk catatan) kepada anak buah,” ujar dia.

Pewarta: Imam Nasrodin
Penyunting: Kholid Amrullah
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Imam Nasrodin