MALANG KOTA – Usai pelantikan 40 anggota DPRD baru Kota Malang, Senin (10/9) kemarin, sistem pemerintahan Kota Malang masih terus berproses. Salah satu yang menjadi prioritas yakni proses pembahasan rancangan perubahan APBD 2018 dan penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Malang 2019.

Ditemui tim radarmalang.id, Wasto, Sekertarias Daerah Kota Malang menyampaikan pembahasan APBD 2018 sudah pada tahap akhir. Penetapan KUA-PPAS yang menjadi dasar rancangan APBD.

“Prosesnya sudah sampai tahap laporan anggaran, setelahnya itu penentapan KUA-PPAS APBDP. Jadi dasar rancangan APBD itu dari penetapan tersebut. Penyusunan perda juga telah diserahkan ke Gubernur Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu hasil kelengkapan Badan Anggaran (Banggar). “Setelah Banggar terbentuk proses pembahasan APBD-P 2018 dan KUA-PPAS akan segera diproses,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Abdurrochman, Plt Ketua DPRD Kota Malang mengungkapkan, jika semalam telah dilaksanakan rapat paripurna internal bersama PAW anggota DPRD Kota Malang. Prioritas utama yang dibahas mengenai pembahasan APBD dan KUA-PPAS.

“Rabu (12/9) mereka sudah mulai bekerja. Sesuai instruksi gubernur, rancangan APBD 2019 harus diselesaikan pada Desember mendatang. Jadi kami prioritaskan untuk APBD ini cepat selesai,” tandasnya.

Pewarta: Arifina
Penyunting: Kholid Amrullah
Fotografer: Arifina