Belanja Properti, Konsumen Tunggu Program Subsidi Bunga BPJS Ketenagakerjaan

KOTA MALANG – Gempuran bisnis properti di Malang dan sekitarnya menunjukkan betapa banyak masyarakat yang membutuhkan hunian. Atau bisa saja, mereka sudah punya rumah tapi ingin investasi. Lokasi hunian yang strategis, harga terjangkau, dan bernilai investasi, tentu menjadi pilihan utama. Namun, masih banyak calon konsumen yang menunggu penekanan bunga kredit.

Seperti yang diutarakan mahasiswa pascasarjana kampus negeri di Kota Malang asal Kediri, Hayu Saputra, yang ingin memiliki hunian di Malang. Setelah dikaruniai seorang anak, keinginannya memiliki hunian semakin menjadi. Belakangan, dia juga sering mengunjungi expo properti.

”Saya yakin bunga kredit di bank itu sudah ada kalkulasinya. Tapi bagi seorang karyawan, kadang masih belum cukup juga,” ujarnya saat ditemui dalam sebuah expo di Kota Malang beberapa waktu lalu.

Pada pertengahan tahun 2017, para peminat properti tentu sangat terbantu dengan adanya subsidi bunga. Seperti yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan salah satu bank. Perusahaan asuransi tersebut memberi kemudahan dan keringanan bagi pesertanya untuk masalah pembayaran kredit perumahan rakyat (KPR).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Cahyaning Indriasari menyatakan, tidak bisa dipungkiri jika sejumlah masyarakat menginginkan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, program yang dimulai pada 2017 itu masih hold atau dihentikan sementara.



”Program ini banyak peminatnya, tapi program nasional BPJS Ketenagakerjaan ini masih dihentikan sementara,” tuturnya.

Dari data BPJS Ketenagakerjaan cabang Malang, ada 25 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mendapat
rekomendasi memperoleh subsidi bunga sejak Januari–Agustus 2018. Sementara pada periode Juni–Desember 2017 ada 29 peserta yang mendapat rekomendasi tersebut.

Dengan subsidi bunga itu, bunga KPR di bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dipangkas. Misalnya, jika bunga KPR per bulan itu 12 persen, BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan penekanan hingga bunga menjadi 7 persen saja.

”Peserta juga tidak dikurangi biaya apa pun, termasuk tidak mengurangi dana jaminan hari tua (JHT) dan tidak dikenakan pajak progresif. Artinya cuma-cuma,” kata wanita yang akrab disapa Naning itu.

Memang, untuk mendapatkan rekomendasi subsidi bunga itu, ada syarat yang harus dipenuhi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti KPR rumah maksimal Rp 500 juta, sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun, dan perusahaan tercatat tertib administrasi. Bahkan termin subsidi bunga KPR yang ditawarkan tersebut cukup panjang, 20 tahun.

”Termin subsidi bunga KPR ini maksimal 20 tahun. Di luar Malang, sudah banyak yang memanfaatkan ini,” imbuhnya.

Mengenai kapan program tersebut akan dilakukan lagi, pihaknya juga masih menunggu instruksi dari pusat. Selain program yang disebut-sebut akan segera dilaksanakan lagi itu, BPJS Ketenagakerjaan juga masih menjalankan program klaim 30 persen saldo JHT.

”Tapi untuk program ini, kami sepi peminat. Mungkin karena peserta dikenakan pajak progresif di akhir kepesertaan,” tandasnya.

Pewarta : Fajrus Shiddiq
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Irham Thoriq