Beber Pokir, Anton ”Diserang” 9 Legislator

SURABAYA – Sidang dugaan suap pokok pikiran (pokir) dengan terdakwa 18 legislator di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sidoarjo, Surabaya, kemarin (29/8), sempat ”memanas”. Terutama saat Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton membeber siapa saja yang menginisiasi suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 senilai total Rp 900 juta.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto meminta Anton menceritakan kronologi suap pokir. Sebelum memasuki ruang sidang paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Anton bertemu dengan ketua fraksi dan ketua komisi di ruang Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono.

”Semua ada di dalam situ yang mulia,” tutur Anton yang menjadi saksi ketiga untuk terdakwa 18 anggota DPRD Kota Malang itu.

Pernyataan Anton itu disanggah oleh sembilan terdakwa. Bahkan, beberapa di antaranya tampak emosi ketika menyampaikan sanggahannya. ”Saya nggak ada di dalam (ruang ketua DPRD Kota Malang) karena ada tugas lain. Di situ juga nggak ada ibu-ibu,” bantah Suprapto, terdakwa yang juga ketua Fraksi PDIP ini.

Dalam sidang tersebut, JPU juga memutarkan rekaman yang berisi percakapan Anton dengan Ya’qud Ananda Gudban, legislator yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilwali 2018 lalu. Dalam percakapan itu terungkap, Anton terpaksa memberikan suap karena khawatir pembahasan APBD-P 2015 dihambat dewan. ”Kalau tidak diberi, nanti tidak diproses (APBD-P 2015),” kata Anton dalam percakapan tersebut.



Dalam persidangan sebelumnya, Anton divonis terbukti memberi suap untuk memuluskan pembahasan APBD-P 2015. Dari uang yang terkumpul Rp 900 juta, Rp 700 juta di antaranya dibagikan kepada legislator. Sedangkan Rp 200 juta diduga masuk kantong mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Cipto Wiyono. Melalui M. Arief Wicaksono, uang itu dibagikan kepada para anggota dewan lewat ketua fraksi masing-masing. Beberapa saksi menyebut bahwa semua anggota dewan kebagian uang pokir. Hanya, besarannya bervariatif. Yakni, di kisaran Rp 12,5 juta–Rp 15 juta per legislator.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Cipto Wiyono lebih banyak menjawab tidak tahu. ”Nggak tahu. Pak Arief (mantan ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono) itu (yang tahu),” jawab Cipto ketika dicecar pertanyaan oleh JPU terkait dugaan mengalirnya uang pokir.

JPU pun tak mau menyerah, terus mengejar dengan pertanyaan lain. Selain itu, JPU juga memutarkan rekaman suara percakapan melalui telepon seluler (ponsel) antara Cipto dengan M. Arief Wicaksono. Percakapan tersebut berlangsung pada 13 Juli 2015.

Dalam percakapan itu, ada kalimat yang mengarah pada uang pokir. Yakni, ketika M. Arief Wicaksono menanyakan kejelasan uang pokir kepada Cipto. Percakapan itu menggunakan bahasa Jawa. ”Ono tenan tha iku? (Benar ada uang itu?),” bunyi percakapan tersebut.

Mendengar percakapan tersebut, Cipto tidak bisa berkutik dan akhirnya mengakui. ”Iya (membicarakan uang pokir dengan M. Arief Wicaksono),” jawab Cipto.

Dia juga menjelaskan alasannya kenapa menggunakan bahasa Jawa dan tidak langsung menyebut istilah pokir.

”Terlalu detail, rawan disadap (KPK),” jelas Cipto lantas disambut tawa puluhan hadirin di ruang sidang.

Selain itu, Cipto juga membantah tudingan telah menyunat uang pokir. Sebelumnya, Cipto dituding telah menyunat uang pokir Rp 200 juta. Dari total Rp 900 juta yang terkumpul, semua Cipto serahkan kepada Arief. Hanya, penyerahannya tidak bersamaan. Mulanya Rp 700 juta, lalu sisanya Rp 200 juta. ”Uang itu (Rp 200 juta) juga saya serahkan ke Pak Arief (M. Arief Wicaksono) setelah Lebaran. Saya serahkan di ruang kerjanya Pak Arief,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Trenggalek itu.

Sedangkan sidang dalam agenda pemeriksaan saksi kemarin, JPU menghadirkan lima saksi. Selain Anton dan Cipto, juga menghadirkan Jarot Edy Sulistyono, mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan (DPUPPB), Teddy Sumarno (Kabid Pemukiman di DPUPR), dan Nunuk Sri Rusgianti.

Sedangkan 18 terdakwa adalah Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, M. Zainudin, Wiwik H. Astuti, Sulik Listyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Heri Subiantono, Sukarno, Heri Pudji Utami, dan Abdurrohman.

Sementara itu, saksi Jarot mengungkapkan kekesalannya pada Subur Triono dan Suprapto. Sebab, dinilai sering meminta sesuatu dan mendatangi kantornya. ”Saya sampai malu, juga menghindar,” terangnya.

Pernyataan ini pun langsung mengundang protes dari Suprapto karena dia hanya sekali datang ke kantor Jarot. Kala itu dia diminta mengantarkan Subur Triono karena Subur tidak membawa mobil. ”Saya cuma sekali mengantarkan Pak Subur. Itu pun dikasih Aqua (air mineral),” bela Suprapto.

Sementara itu, JPU KPK Arif Suhermanto menyatakan, pada sidang berikutnya juga bakal memanggil Sugiarto dan Subur Triono. Sebab, dua orang itu juga sering disebut-sebut saksi dalam persidangan. ”Sidang berikutnya. Kami hadirkan,” ungkap pria yang bekerja di KPK sejak 2014 ini.

Lalu, bagaimana dengan anggota dewan lain yang masih aktif, mengingat fakta persidangan sebelumnya, semua saksi menyebut semua anggota dewan menikmati uang haram tersebut? Arif menyampaikan, dari fakta persidangan memang semua anggota dewan menikmati uang haram. Jadi, pihaknya bakal mengusut tuntas. Namun, kapan waktunya, dia masih enggan membeberkannya. ”Lihat saja nanti. Kalau dari fakta persidangan memang seperti itu (semua anggota dewan menikmati),” tandasnya.

KPK Lakukan Penggeledahan Maraton

Terpisah, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, penyidik KPK terus melakukan penggeledahan secara maraton di rumah beberapa legislator. Senin lalu (27/8) misalnya, sejumlah rumah legislator asal Partai Gerindra diduga digeledah komisi antirasuah itu. Di antaranya, rumah anggota Komisi A Een Ambarsari di Kelurahan Gadang, anggota Komisi D Teguh Puji Wahyono di Lowokwaru, dan Suparno di Kecamatan Blimbing.

Hari berikutnya, Selasa lalu (28/8) giliran rumah Teguh Mulyono di Jalan Anjasmoro 23 Kecamatan Klojen dan Ribut Hariyanto di Samaan Lowokwaru juga diduga dilakukan penggeledahan. Dan kemarin (29/8), rumah milik anggota Fraksi PDIP Hadi Susanto di Kecamatan Sukun juga digeledah KPK. Beberapa legislator yang diduga rumahnya digeledah tidak bisa dikonfirmasi. Hadi Susanto misalnya, beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon seluler (ponsel), jaringannya di luar servis area.

Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjawab diplomatis ketika dikonfirmasi terkait dugaan penggeledahan rumah sejumlah anggota dewan. Febri menegaskan, penyidik sudah memproses sejumlah anggota DPRD, kemudian juga sudah melakukan proses pelimpahan. Saat ini, pihaknya sedang memperhatikan fakta-fakta lain sehingga pengembangan terus dilakukan. ”Kami perhatikan ada fakta-fakta lain sehingga pengembangan sedang dilakukan,” jelasnya kepada wartawan koran ini.

Ditanya soal adanya tersangka baru, pihaknya tidak berani memastikan. Sebab, penyidik masih terus melakukan pengembangan. ”Soal ada tersangka baru atau tidak, belum bisa dikonfirmasi. Selanjutnya, kami update kemudian,” pungkasnya.

 

Pewarta: Imam Nasrodin
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan
Foto: Darmono