Bawaslu Kabupaten Malang Buka Pendaftaran Panwascam, Ini Syarat-Syaratnya

KABUPATEN MALANG – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Malang bakal digelar tahun depan. Sebagai salah satu tahapan menuju Pilbup Malang 2020, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang segera membentuk Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan).
Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Malang mulai membuka pendaftaran calon panwascam. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :

    a. Warga Negara Indonesia;

    b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

    c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik      Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan      cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

    d. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum        atau tidak apabila terpilih;

    e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh          kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima)        tahun atau lebih;

    f. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

    g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu        tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

    h. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,        ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

    i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari                anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

    j. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan      calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan              perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala        daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)              tahun;

    k. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

    l. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan        usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;

    m. Bersedia bekerja penuh waktu;

    n. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

    o. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau            badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila      terpilih;
p. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan

    q. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh              Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota,        KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

    r. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan  Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Malang dengan   melampirkan:

    a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;

    b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;

    c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang              berwenang;

    d. Daftar Riwayat Hidup;

    e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau                Puskesmas;

    f. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau                  Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;

    g. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    h. Surat pernyataan:

        1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara                  Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;

        2) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan                  hukum atau tidak apabila terpilih;

        3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah                    mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam              dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

        4) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari                anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar

        5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu                    pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan

        rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta                    pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam            jangka waktu 5 (lima) tahun;

        6) Bersedia bekerja penuh waktu;

        7) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di                  badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;

        8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

        9) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau          badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan                  apabila terpilih; dan
10) Bebas dari peyalahgunaan narkotika.

       11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh           Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu                                 Kabupaten/Kota,  KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

4. Formulir berkas administrasi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang

5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen

6. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.

7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 27 November s/d 3 Desember 2019

8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.