Bawaslu Kabupaten Malang Anggarkan Rp 12 M untuk Honor Pengawas

KEPANJEN – Honorarium dan sosialisasi bakal menjadi pengeluaran terbesar Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang untuk Pilbup (Pemilihan Bupati) Malang 2020.

“Honorarium itu sampai Rp 12 Miliar. Sedangkan untuk sosialisasi Rp 4 Miliar,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva.

Honorarium ini mencakup honor untuk Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan), Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS.

Ketua Panwascam akan digaji Rp 2,2 Juta, sedang Anggota Panwascam digaji Rp 1,9 Juta selama bekerja. Pengawas Desa akan mendapat honor Rp 1,5 Juta. Adapun, tiap kecamatan akan memilih 3 Panwascam dari swasta dan 2 ASN untuk mengisi posisi sekretaris dan bendahara.

Usai honor, dana terbesar kedua dialokasikan untuk sosialisasi pemilu kepada DPT (Daftar Pemilih Tetap) di daerah masing-masing.

“Sosialisasi itu termasuk anggaran dana untuk Bimtek (bimbingan teknis),” tukasnya.

Sebagai informasi tambahan, anggaran total Bawaslu Kabupaten Malang untuk Pilbup 2020 mencapai Rp 27 miliar. Sumber anggaran adalah dana hibah dari Pemkab Malang.

Anggaran tersebut lebih rendah ketimbang ajuan Bawaslu Kabupaten Malang yang mencapai Rp 28,6 miliar.

Pewarta: Elfran Vido
Foto: Bawaslu Kabupaten Malang
Editor: Indra M